JAKARTA. Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati anggaran penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan lembaga lainnya senilai Rp 47,15 triliun. Anggaran tersebut diusulkan oleh pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2017.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja yang dilakukan antara Komisi XI dan Kemkeu di DPR, Selasa (18/10). "Dengan catatan bahwa pencairan harus dibahas lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi XI dan persetujuan masuk dalam Undang-Undang APBN 2017," kata Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng.

Adapun anggaran PMN yang disepakati tersebut, yakni untuk PT Sarana Multi Infrastruktur Rp 2 triliun, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp 1 triliun, dan PT Sarana Multigriya Finansial Rp 1 triliun. Kemudian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rp 3,2 triliun, BLU Pusat Pengelolaan dan Pembiayaan Perumahan Rp 9,7 triliun, dan BLU Pengelolaan Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM Rp 500 miliar.

Selain itu, BLU Lembaga Pengelola Dana Usaha Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 500 miliar, BLU Lembaga Aset Manajemen Rp 21,65 triliun, dan BLU Pengelolaan Dana Pendidikan Rp 2,5 miliar. Ada juga PMN untuk BPJS Kesehatan Rp 3,6 triliun dan Pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah Rp 1,5 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah dan Komisi XI DPR juga menyepakati pencairan dana cadangan pembiayaan untuk dana antisipasi pembayaran kepada masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo yang belum dibayar lunas oleh PT Minarak Lapindo Jaya pada tahun ini. Dalam APBN Perubahan 2016, pemerintah menanggarkan dana tersebut sebesar Rp 54,34 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini