JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh titik tertinggi di 5.348,84, Rabu (4/2). Namun, level terlewati dan IHSG hanya mampu ditutup ke 5.315,28. Level tersebut mencerminkan price earning ratio (PER) di 23,56 kali. Jika dibandingkan indeks Asia yang lain, IHSG memiliki PER tertinggi kedua setelah Shenzen. Para analis juga melihat, level IHSG saat ini terbilang mahal. Kepala Riset Bahana Securities Harry Su memperhitungkan, PER IHSG saat ini di posisi 18,5 kali. "Ini termasuk mahal. Nanti lihat lagi, laba emiten bagaimana bagaimana. Bisa berjalan sesuai target tidak," sebut dia. Bagi, Kepala Riset Mandiri Sekuritas John Rahmat, valuasi IHSG saat ini berada di posisi 14,5 kali. Apabila outlook Indonesia murni positif, maka valuasi tersebut murah. Namun, ia pun melihat, outlook Indonesia saat ini malah cenderung mixed.
Karena itu, IHSG cenderung koreksi usai perdagangan sesi siang. Tak hanya kabar itu saja yang membuat IHSG koreksi. Menurut Harry, penurunan ini akibat ditolaknya anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Panitia Kerja Badan Anggaran bersama pemerintah akhirnya menyetujui PMN Rp 39,92 triliun. Angka tersebut lebih rendah dari sebelumnya Rp 48,01 triliun. Harry menilai, kondisi saat ini cenderung memberatkan IHSG untuk terus menanjak. Menurut dia, ini sangat tergantung pada pembangunan infrastruktur. Namun nyatanya, sektor infrastruktur pun terkena imbas dari ditolaknya PMN. John menambahkan, pengumuman DPR yang tak menyetujui usulan pemerintah menyuntikkan dana ke beberapa perusahaan membuat beberapa saham turun banyak. Kemarin harga saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) ambles 10,26%. Lalu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) memerah 4,19%. Secara indeks sektor saham properti dan konstruksi anjlok paling dalam yakni 0,93% menjadi 563,98. Fundamental buruk Selain faktor tersebut menurut John, ada beberapa sentimen negatif yang mempengaruhi pergerakan indeks. Perekonomian Indonesia berubah dari berbasis pasar bebas (free market) menjadi pasar yang dikendalikan pemerintah (state-planned economy) membuat faktor negatif yang cukup fundamental. John menyebut, ini membuat ekonomi Indonesia dalam titik rapuh. Ini karena pemerintah cenderung melakukan intervensi ke pasar. Salah satu contohnya adalah menurunkan harga semen. Belum lagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau menurunkan suku bunga perbankan, dan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang meminta pengusaha menurunkan harga jual bahan pokok. Sebab menurut John, tak ada state-planned economy yang sukses.