KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selisih antara kebutuhan rumah dan ketersediaan rumah alias backlog perumahan sudah menjadi cerita lama di Indonesia. Backlog rumah selalu menjadi pekerjaan rumah dari setiap rezim pemerintahan.

Sumber masalah backlog perumahan ini adalah peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk yang menjadi dewasa dan menikah membutuhkan rumah tinggal.

Faktanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi 1,8 juta pernikahan setiap tahunnya. Hal ini masih ditambah dengan jumlah orang dewasa yang belum menikah, namun sudah membutuhkan rumah tinggal.

Baca Juga: PMN untuk Bank Tabungan Negara (BBTN) Masih Dievaluasi, Garuda dan Waskita akan Cair

Meski demikian, jumlah produksi rumah belum bisa mengimbangi kebutuhan. Alhasil, berdasarkan Data Kementerian PUPR terjadi backlog 11,4 juta unit rumah. Dari jumlah tersebut 7,6 juta merupakan angka Backlog keterhunian rumah.

Mirisnya lagi dari seluruh keluarga di Indonesia, data BPS menunjukan bahwa terdapat 40,5% keluarga yang menghuni rumah yang tidak layak.

Sebagian besar dari keluarga yang belum memiliki rumah adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kurang mampu. Pendapatan mereka setiap bulan belum bisa untuk membeli rumah, meski dengan KPR dengan tenor paling panjang.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sebagai bank KPR terbesar di Indonesia memiliki peran besar dalam mengatasi masalah backlog perumahan. Apalagi bank ini sangat fokus pada pembiayaan rumah subsidi.

Untuk memoerbesar kemampuan melakuakn pembiayaan rumah untuk MBR agar target sejuta rumah tercapai, BTN butuh tambahan modal. Dengan posisi Capital Adequacy Ratio (CAR) BTN saat ini maka kemampuannya untuk mendukung pembiayaan rumah subsidi lebih terbatas.

Baca Juga: Tak Agresif, DPK Valas BTN Hanya Sumbang 1,21% dari Total Dana Pihak Ketiga

Sementara Kementerian Keuangan disebutkan tengah mengevaluasi kembali keputusan PMN sebesar Rp2,98 triliun kepada BTN.

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan pemerintah harus hadir untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus penyediaan rumah bagi MBR. “Tentunya Program Sejuta Rumah, program rumah subsidi, dan KPR subsidi bisa menjadi solusi, namun itu belum cukup,” katanya, Jumat (11/8).

Menurut Piter, pemerintah harus melakukan penguatan kepada bank yang fokus pada sektor properti. Peran bank ini vital karena dapat membiayai proyek perumahan subsidi hingga menyediakan KPR subsidi, baik dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) maupun subsidi bunga kredit.

Sementara saat ini hanya satu bank yang fokus ke perumahan MBR, yakni BTN. Bank lain lebih memilih ke perumahan menengah ke atas.

Dia merinci bahwa segmen KPR subsidi merupakan salah satu segmen yang tidak disukai oleh perbankan. Segmen ini memiliki margin kecil, namun memiliki risiko besar karena tenor kredit sangat panjang. Adapun BTN menurutnya sudah terbukti memiliki komitmen kuat terhadap segmen MBR.

Piter melihat ketergantungan pemerintah terhadap BTN dalam kesuksesan Program Sejuta Rumah sangat besar. Oleh karena itu, penguatan terhadap BTN harus dilakukan, terutama dari sisi permodalan.

“PMN ke BTN adalah salah satu penguatan yang bisa dilakukan segera. Karena dengan penambahan modal maka kapasitas BTN dalam menyalurkan KPR Subsidi akan semakin besar,” ujarnya.

PMN ke BTN akan menjadi alat pemerintah agar MBR bisa memiliki rumah yang layak. Dia memperjelas bahwa PMN itu bukan subsidi, karena uang pemerintah tersebut akan terus berkembang seiring dengan peningkatan aset dan valuasi dari BTN.

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Tenaga Kerja di Bidang IT, Simak Jurus BTN

Ekonom Indef Nailul Huda menambahkan, sektor properti mesti menjadi prioritas program relaksasi pemerintah karena peranannya yang sangat strategis, bahkan dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Multiplier effect properti membentang dari pelaku industri dan usaha turunannya hingga konsumen akhir, terutama segmen masyarakat menengah bawah (MBR).  

“PMN untuk BTN untuk mendukung program 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah patut diprioritaskan. Untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus membantu daya beli masyarakat untuk memiliki rumah layak huni , sektor properti saya rasa lebih tepat diberikan relaksasi dibandingkan sektor otomotif,” kata Nailul.

Pada dasarnya Pemerintah dan DPR telah menyetujui untuk memberikan PMN senilai Rp2,98 triliun kepada BTN. PMN ini tercatat setoran modal pemerintah dalam rights issue BTN yang akan digelar pada tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto