JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergantung pada harga komoditas sepanjang sisa tahun ini untuk mempertahankan tren positif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sub sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba). Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Jonson Pakpahan mengungkapkan hingga saat ini, PNBP minerba telah mencapai Rp 19 triliun. Jumlah tersebut mencapai 58,64% dari target yang ditetapkan senilai Rp 32,4 triliun. Dia menyatakan pihaknya optimistis target PNBP kali ini akan tercapai. Hal tersebut akan membalikkan tren PNBP minerba yang kerap tak mencapai target setiap tahun. Menurutnya, yang menjadi kunci kali ini adalah harga komoditas. Pasalnya, rata-rata harga komoditas, khususnya batu bara yang menyumbang sekitar 80% PNBP minerba, terus bertahan di atas US$80 per ton. "Jika harga tidak drop, prediksi kita akan tercapai," katanya kepada KONTAN, Rabu (19/7). Jonson menjelaskan selain harga komoditas yang berada di luar kendali pemerintah, cakupan operasi tambang yang tersebar di seluruh Indonesia juga cukup menyulitkan. Selain harus melakukan monitoring, evaluasi pun harus dilakukan terus menerus.
PNBP minerba mencapai Rp 19 triliun
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergantung pada harga komoditas sepanjang sisa tahun ini untuk mempertahankan tren positif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sub sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba). Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Jonson Pakpahan mengungkapkan hingga saat ini, PNBP minerba telah mencapai Rp 19 triliun. Jumlah tersebut mencapai 58,64% dari target yang ditetapkan senilai Rp 32,4 triliun. Dia menyatakan pihaknya optimistis target PNBP kali ini akan tercapai. Hal tersebut akan membalikkan tren PNBP minerba yang kerap tak mencapai target setiap tahun. Menurutnya, yang menjadi kunci kali ini adalah harga komoditas. Pasalnya, rata-rata harga komoditas, khususnya batu bara yang menyumbang sekitar 80% PNBP minerba, terus bertahan di atas US$80 per ton. "Jika harga tidak drop, prediksi kita akan tercapai," katanya kepada KONTAN, Rabu (19/7). Jonson menjelaskan selain harga komoditas yang berada di luar kendali pemerintah, cakupan operasi tambang yang tersebar di seluruh Indonesia juga cukup menyulitkan. Selain harus melakukan monitoring, evaluasi pun harus dilakukan terus menerus.