KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir Oktober 2025 telah mencapai Rp 402,3 triliun, atau 84,3% dari target outlook Lapsem 2025. Jumlah tersebut turun 15,7% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun lalu Rp 477,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan penurunan ini  akibat kontraksi yang terjadi pada sektor sumber daya alam (SDA). Maklum, PNBP masih ditopang oleh penerimaan dari sektor SDA, baik migas maupun nonmigas. Namun kedua sektor tersebut mengalami tekanan karena penurunan harga komoditas global serta penurunan produksi.

Hingga Oktober 2025, penerimaan SDA nonmigas mencapai Rp 113,5 triliun atau 82,6% dari target outlook. Namun realisasinya terkontraksi 9,4% yoy, dipengaruhi moderasi harga batu bara yang turun serta penurunan volume produksinya.

NHM Gelar Simulasi Tanggap Darurat Karhutla untuk Perkuat Kesiapsiagaan

Baca Juga: Skema Baru UMP 2026, Aspirasi: Kenaikan Wajar 10%-15% Asal KHL Tak Dimanipulasi

Sementara itu, SDA migas menghasilkan Rp 84,3 triliun atau 70,7% dari target outlook. Pendapatan migas turun 13,2% yoy, seiring melemahnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan realisasi lifting gas bumi yang belum optimal.

“Untuk penerimaan SDA migas dan nonmigas, 2025 berada di level Rp 197,9 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp 222,4 triliun. Penurunan ini dipengaruhi harga komoditas dan penurunan produksi,” jelas Suahasil dalam konfrensi pers APBN Kita Edisi November, Kamis (21/11/2025)

Suahasil menuturkan, lifting minyak bumi tahun ini berada di level 589.000 barel per hari, meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu, namun masih di bawah asumsi APBN sebesar 605.000 barel per hari.

Sementara pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) merosot tajam 85,1% yoy menjadi Rp 11,8 triliun. Penurunan ini disebabkan perubahan tata kelola, di mana penerimaan dividen BUMN tidak lagi masuk APBN, melainkan disetorkan ke BPI Danantara sesuai amanat UU No. 1/2025.

Berbeda dengan sektor SDA dan KND yang melemah, PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) justru tumbuh 17,6% yoy. Pertumbuhan ini ditopang oleh PNBP Kemenkominfo yang berasal dari BHP frekuensi dan telekomunikasi, Kejaksaan (setoran uang pengganti kasus tipikor CPO), Kemenkumham (layanan visa dan paspor), Kemenhub (jasa transportasi) dan BUN (premium obligasi negara dan hasil penempatan uang negara)

Adapun PNBP Badan Layanan Umum (BLU) naik tipis 0,7% yoy, antara lain akibat dampak positif penerapan PMK 30/2025 terkait tarif pungutan ekspor CPO dan turunannya.

Meski demikian, pemerintah optimistis realisasi PNBP masih dapat diperbaiki hingga akhir tahun dengan mengandalkan pos-pos yang bertumbuh, termasuk PNBP sektor K/L dan BLU.

Baca Juga: Nadiem Tunjuk Pengacara Tom Lembong untuk Hadapi Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Selanjutnya: Tabungan Nasabah Korporasi dan Perorangan Melesat Saat DPK Bank Melambat

Menarik Dibaca: Promo Hypermart Beli Banyak Lebih Hemat 21-27 November 2025, Beli 1 Gratis 1 Detergen

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News