JAKARTA. Opsi pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengatasi pembengkakan subsidi BBM muncul lagi. Badan Anggaran DPR mengusulkan agar pembatasan BBM bersubsidi, yakni premium dan solar, diberlakukan kepada pejabat pemerintah dan pegawai negeri sipil sebagai percontohan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, usulan pembatasan BBM untuk PNS ini sudah masuk dalam kajian pemerintah dam sudah lama dibahas. "Dulu waktu pembahasan, dikatakan pembatasan yang paling logis adalah pembatasan di lingkungan pemerintahan," kata Hatta setelah Rapat Koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Jum'at (15/7).

Hanya saja, saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang pembatasan BBM bagi PNS dan pejabat negara. Masalah ini akan dibahas dalam rapat kerja antara Menteri ESDM dengan DPR.

Teknis pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ini sudah ada di tangan Menteri ESDM. "Yang terpenting, pengawasan terhadap penggunaan BBM bersubsidi harus melibatkan pemda agar tidak disalahgunakan. Terutama di daerah yang banyak terjadi penyelundupan," kata Hatta.

Pengamat Ekonomi dari UGM Anggito Abimanyu menilai pembatasan BBM bersubsidi untuk PNS ini tidak akan efektif. "Jumlah PNS tidak terlalu banyak. Lagipula, untuk eselon I dan eselon II sudah menggunakan pertamax," kata Anggito.

Menurut Anggito, pembatasan BBM bersubsidi ini akan lebih efektif jika diberlakukan kepada semua mobil pribadi. Sebab, jika diberlakukan untuk PNS saja, akan rawan kebocoran. "Jika pembatasan BBM bersubsidi bagi mobil pribadi penghematan subsidi BBM bisa mencapai 3,5 juta kilo liter pertahun," kata Anggito.

Anggito menilai saat ini pemerintah harus melakukan progres dalam menjalankan berbagai opsi untuk mengurangi subsidi BBM. "Tunjukkan suatu progressnya," kata Anggito.

Catatan saja, dalam APBN P 2011 volume BBM subsidi membengkak menjadi 40,5 juta kilo liter. Jumlah ini lebih besar ketimbang volume BBM subsidi dalam APBN 2011 yang sebesar 38,9 juta kilo liter.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Umar Idris