KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo menegaskan tak ragu untuk memaksa pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pusat untuk pindah ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam dalam acara Perencanaan Pelaksanaan Sensus Penduduk di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020). 

Di hadapan ratusan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) yang hadir, Jokowi awalnya mempertanyakan apakah PNS mau untuk pindah ke ibu kota baru. Jokowi kemudian menegaskan akan memaksa PNS untuk pindah. "Saya juga enggak tahu apakah nanti pindah pada mau. Kalau saya sih, saya paksa," kata Jokowi. 

Jokowi menjelaskan saat ini hampir 56% atau lebih dari 149 juta penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Kondisi ini membuat Pulau Jawa terbebani. Ia menilai hal ini wajar karena ibu kota DKI Jakarta yang berada di pulau Jawa menjadi daya tarik atau magnet tersendiri. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor Jokowi memutuskan memindahkan lokasi ibu kota. 

Baca Juga: Peraturan Presiden Badan Otorita Ibu Kota ditargetkan diteken pada akhir Januari 2020

"Nah, magnetnya digeser ke ibu kota yang baru, agar ada magnet lagi untuk pemerataan penduduk, pemerataan ekonomi," kata dia. "Pulau Jawa ini kan salah satu dari 17.000 pulau yang kita miliki. Masa semuanya ingin di sini semua," ujar Kepala Negara. 

Di depan para PNS yang hadir, Jokowi pun memamerkan suasana ibu kota baru RI lewat sebuah video. "Semuanya energi baru terbarukan. Transportasi massal semuanya electric vehicle, autonomous vehicle, kendaraan pribadi juga autonomous. Banyak orang jalan kaki, banyak orang bersepeda. Enggak ada banjir, enggak ada macet," kata dia. 

Baca Juga: Akan terbit pertengahan 2020, praktisi hukum harap UU ibu kota negara ikuti prosedur

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie