KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dinilai efektif untuk menyejahterakan petani kelapa sawit. Karena itu, pola kemitraan PIR Ini harusnya dipertahankan dan dikembangkan, daripada diganti dengan pola lainnya, yang belum tentu berhasil.

Ketua Umum Aspekpir Indonesia Setiyono mengatakan,saat ini pola PIR tersebut sudah semakin dikredilkan. Hal ini menurutnya sangat disayangkan. "Lebih banyak upaya kemitraan yang polanya beda dengan pola PIR," katanya, seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (10/3).

Baca Juga: Pemerintah manfaatkan kunjungan Raja Belanda untuk lobi penyetaraan sertifikat sawit

Setiyono menjelaskan, Aspekpir berawal dari Riau dan sekarang membesar menjadi Aspekpir Indonesia dengan anggota petani PIR di seluruh Indonesia. Di Riau luas kebun plasma 137.214 ha, anggota 67.107 kepala keluar, 3.167 kelompok tani, 147 KUD, dan 19 Aspekpirwilayah.

Kemudian tahun 2018 diperluas menjadi Aspekpir Indonesia yang diharapkan beroperasi di 20 provinsi lokasi PIR selama ini. Setelah pembentukannya, tingkat provinsi yang terbentuk adalah Aspekpir Riau, Sumsel dan Kalbar. Tahun 2020 ini dibentuk Aspekpir Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi dan Bengkulu. Setelah ini diharapkan 13 provinsi lain menyusul.

Sampai tahun 1979 kelapa sawit identik dengan perusahaan sedang luas kebun kelapa sawit rakyat hanya 3.125 ha sedang perusahaan 257.939 ha. Perkebunan rakyat mulai berkembang tahun 1980 dengan intervensi pemerintah melalui PIR/NES yang dibiayai oleh Bank Dunia dengan menunjuk PTPN sebagai inti dan petani sebagai plasma.

Baca Juga: Wilmar mengelola lahan seluas 20.000 ha yang memiliki nilai konservasi tinggi

Melalui Inpres nomor 1 tahun 1986 pola ini diperluas yang dikaitkan dengan program Transmigrasi dengan PIR-Trans. Inti tidak lagi hanya PTPN tetapi melibatkan Perkebunan Besar Swasta. Di wilayah sekitar perkebunan sawit dibuat PIR KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota).

Luas kebun plasma adalah 617.127 ha terdiri dari PIR Trans 362.528 ha; KKPA 155.211 ha; PIR NES PIR SUS PIR LOK 153.388 ha. Tersebar di 20 provinsi dengan peserta 335.500 KK. 

Editor: Noverius Laoli