KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Pemerintah Arab Saudi menerapkan rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa menuai pro-kontra. Kebijakan ini dirasa akan memberatkan jemaah umrah, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Arab Saudi. Indonesia meminta agar rencana penerapan kebijakan tersebut ditunda. "Sebelum kebijakan biometrik ini diterapkan di Indonesia, kami sudah bersurat kepada Pemerintah Arab Saudi. Bahkan pada pertemuan terakhir pada Desember 2018, saya kembali menyampaikan kepada Menteri Haji Arab Saudi agar kebijakan tersebut dipertimbangkan kembali karena sangat menyulitkan jemaah Indonesia," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (3/1). Menurut Lukman, pihak Arab Saudi akan mendalaminya lagi terkait proses biometrik bagi calon jemaah umrah Indonesia. Tentunya tidak ada pilihan lain selain menunggu jawaban dan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi.
Polemik biometrik, Menag: Indonesia sudah bersurat ke Arab Saudi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Pemerintah Arab Saudi menerapkan rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa menuai pro-kontra. Kebijakan ini dirasa akan memberatkan jemaah umrah, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Arab Saudi. Indonesia meminta agar rencana penerapan kebijakan tersebut ditunda. "Sebelum kebijakan biometrik ini diterapkan di Indonesia, kami sudah bersurat kepada Pemerintah Arab Saudi. Bahkan pada pertemuan terakhir pada Desember 2018, saya kembali menyampaikan kepada Menteri Haji Arab Saudi agar kebijakan tersebut dipertimbangkan kembali karena sangat menyulitkan jemaah Indonesia," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (3/1). Menurut Lukman, pihak Arab Saudi akan mendalaminya lagi terkait proses biometrik bagi calon jemaah umrah Indonesia. Tentunya tidak ada pilihan lain selain menunggu jawaban dan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi.