KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Donal Fariz dari Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan bahwa sejak 2010 Indonesia sangat agresif mereformasi undang-undang pemilu. Sementara akar masalah dari dalam partai politik tidak pernah tersentuh sama sekali. “Kita tidak membahas akar masalah di intra partai demokrasi, problem tata kelola keuangan partai dan seterusnya. Nah itu yang kemudian kami melihat sebagai urgensi,” kata Donald di acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Hotel Bidakara, Selasa (3/12). Datanya sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir tahun 2003, setidaknya ada 885 orang yang terlibat kasus. Dari data tersebut tercatat 60,9 % punya dimensi kasus korupsi politik.
Polemik pendanaan parpol, akibat biaya politik tinggi penyebab korupsi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Donal Fariz dari Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan bahwa sejak 2010 Indonesia sangat agresif mereformasi undang-undang pemilu. Sementara akar masalah dari dalam partai politik tidak pernah tersentuh sama sekali. “Kita tidak membahas akar masalah di intra partai demokrasi, problem tata kelola keuangan partai dan seterusnya. Nah itu yang kemudian kami melihat sebagai urgensi,” kata Donald di acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Hotel Bidakara, Selasa (3/12). Datanya sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir tahun 2003, setidaknya ada 885 orang yang terlibat kasus. Dari data tersebut tercatat 60,9 % punya dimensi kasus korupsi politik.