KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) masih menjadi sumber polemik. China dikabarkan meminta APBN Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang proyek tersebut.

Menyikapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI, Bakri HM, meminta pemerintah untuk bersikap tegas terhadap China. Dia menginginkan pemerintah untuk memikirkan dengan matang kasus ini, agar anggaran yang saat ini stabil tidak terguncang oleh isu tersebut.

"Para pihak yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anggaran kita, yang saat ini dalam kondisi stabil, terguncang oleh isu-isu yang tidak menguntungkan. Pemerintah harus tegas kepada Pemerintah China," ujar Bakri dalam keterangannya, Jumat (14/4).

Baca Juga: Bunga Utang Kereta Cepat Jadi Beban Baru Negara

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut mengaku terkejut dengan desakan dari pihak China untuk menjadikan APBN sebagai jaminan penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Padahal, menurutnya, kesepakatan sebelumnya telah menyatakan bahwa pembangunan kereta cepat tersebut tidak akan menggunakan dana dari APBN.

"Saya dulu bahkan menolak gagasan bahwa kereta cepat ini akan dibiayai oleh APBN. Ternyata baru-baru ini, tidak ada satupun uang dari APBN yang akan digunakan untuk pembiayaan KCJB, namun kini kita terkejut dengan desakan dari Pemerintah China yang ingin penyelesaian ini diperkuat dengan APBN," ujarnya.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk tetap mengikuti kesepakatan awal. "Jika memang ada perjanjian utang jangka panjang, maka laksanakan saja. Pemerintah harus tetap mengikuti kesepakatan awal," tutupnya.

Baca Juga: Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Siap Beroperasi Agustus 2023

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan tuntutan dari pemerintah China agar APBN Indonesia bisa menjadi jaminan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Dalam kunjungannya ke Beijing, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah China masih menginginkan pembayaran pinjaman pokok maupun bunga dari pembangunan KCJB dapat dijamin oleh pemerintah Indonesia.

Namun, Luhut mengakui bahwa tuntutan China tersebut tidak bisa langsung dipenuhi. Oleh karena itu, mantan jenderal TNI AD itu menawarkan alternatif dengan penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII.

Baca Juga: Proyek KCJB Indonesia Diklaim Sudah Setara dengan KA Cepat Beijing-Tianjin

"Masih ada masalah psikologis, mereka (China) ingin APBN menjadi penjamin, tetapi kita menjelaskan bahwa prosedurnya akan menjadi sangat panjang jika menggunakan APBN, itulah mengapa mereka sedang mempertimbangkan," ungkap Luhut 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli