KONTAN.CO.ID - SEMARANG. Polemik rokok dan tembakau masih menjadi persoalan yang kompleks dan kontroversial. Hal itu memunculkan ruang gerakan pro dan kontra. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan tembakau dan rokok hingga saat ini dinilai belum memenuhi unsur keadilan.

Pasalnya, meski produk tembakau-rokok asli Indonesia memberikan kontribusi besar kepada pemerintah, namun konsumen rokok cenderung menjadi pihak yang dirugikan. Bahkan terdiskriminasi. 

“Keadilan harus ditegakkan. Jangan sampai kebencian atau ketidak-sukaan terhadap suatu kaum atau komunitas menjadikan kita berbuat tidak adil. Termasuk kepada konsumen rokok,” kata Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Khafid Sirotudin akhir pakan lalu.

Khafid mengatakan, apapun harus diakui, bahwa rokok-tembakau memberikan kontribusi besar bagi negara ini. Khafid menyebut Rp 150-an triliun lebih tembakau-rokok memberi pemasukan kepada negara.

“Nilai tersebut jauh lebih besar daripada kontribusi lain. Tetapi yang kembali ke konsumen atau ke daerah hanya kurang lebih dua persen. Artinya, yang 98 persen ke mana? Tentu ini butuh keadilan dan transparansi. Konsumen rokok ini sudah jatuh tertimpa tangga, diinjak-injak sekalian,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .