JAKARTA. Minimnya anggaran yang diberikan negara untuk operasional Polri dalam mengamankan Pemilu 2014 tentu akan menjadi permasalahan di sejumlah wilayah. Meskipun demikian Mabes Polri tidak membenarkan bila ada satuan kewilayahan seperti Polda atau Polres menggunakan dana APBD untuk pengamanan Pemilu. "Asalkan anggaran itu tidak duplikasi dengan APBN dan yang disediakan pemerintah pusat," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Ronny Franky Sompie di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2014).
Polisi dilarang terima dana pemilu dari Pemda
JAKARTA. Minimnya anggaran yang diberikan negara untuk operasional Polri dalam mengamankan Pemilu 2014 tentu akan menjadi permasalahan di sejumlah wilayah. Meskipun demikian Mabes Polri tidak membenarkan bila ada satuan kewilayahan seperti Polda atau Polres menggunakan dana APBD untuk pengamanan Pemilu. "Asalkan anggaran itu tidak duplikasi dengan APBN dan yang disediakan pemerintah pusat," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Ronny Franky Sompie di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2014).