KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota parlemen di Filipina dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada Senin terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte. Proses tersebut dinilai dapat menjadi hambatan besar bagi ambisinya untuk maju dalam pemilihan presiden tahun 2028. Komite kehakiman parlemen bulan lalu menyatakan terdapat dasar yang cukup untuk melanjutkan proses pemakzulan Sara Duterte. Keputusan itu muncul setelah adanya petisi dari kelompok aktivis yang menuduhnya menyalahgunakan dana publik, memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, serta mengancam keselamatan Presiden Ferdinand Marcos Jr., istrinya, dan mantan ketua parlemen.
Dengan konstitusi Filipina yang membatasi presiden hanya untuk satu masa jabatan, Sara Duterte selama ini dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Marcos pada 2028. Namun hubungan politik keduanya memburuk setelah sebelumnya tampil bersama dalam tiket gabungan pada pemilu 2022 dan memenangkan pemilihan secara telak.
Baca Juga: Industri Otomotif AS Desak Trump Blokir Mobil China dari Pasar Amerika Sara Duterte bahkan sempat meminta maaf karena telah membantu membawa Marcos berkuasa pada 2022. Meski demikian, ia membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Tim hukumnya menyebut petisi pemakzulan tersebut cacat prosedur dan hanya merupakan "fishing expedition" atau upaya mencari-cari kesalahan. Jadwal pemungutan suara pada Senin dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal DPR Filipina, serta anggota komite kehakiman Leila de Lima. Jika lebih dari sepertiga anggota majelis rendah mendukung pemakzulan, maka Senat Filipina wajib menggelar sidang pemakzulan dengan senator bertindak sebagai juri. Jika terbukti bersalah, Sara Duterte dapat dicopot dari jabatannya sekaligus dilarang berpolitik.
Dinasti Duterte Kian Tertekan
Upaya pemakzulan ini menjadi tekanan terbaru terhadap keluarga Duterte yang selama bertahun-tahun memiliki pengaruh besar dalam politik Filipina. Selain konflik politik Sara Duterte dengan Marcos, ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, saat ini juga tengah menghadapi proses hukum di International Criminal Court terkait perang melawan narkoba selama masa pemerintahannya pada 2016-2022 yang menewaskan ribuan orang. Sebelumnya, DPR Filipina juga pernah menyetujui pemakzulan Sara Duterte tahun lalu. Namun keputusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena adanya cacat prosedural.
Baca Juga: Taiwan Usir Kapal Riset China yang Diduga Lakukan Survei Ilegal Jika proses kali ini berlanjut, Sara Duterte berpotensi menjadi pejabat tertinggi Filipina yang dimakzulkan sejak mantan Presiden Joseph Estrada pada tahun 2000. Saat itu, proses persidangan terhadap Estrada gagal dilanjutkan setelah jaksa penuntut mundur dari persidangan. Dalam sejarah Filipina, tiga pejabat tinggi lainnya juga pernah dimakzulkan, termasuk kepala ombudsman dan ketua komisi pemilihan umum yang akhirnya mengundurkan diri sebelum persidangan selesai. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona menjadi satu-satunya pejabat yang sejauh ini dinyatakan bersalah dalam proses pemakzulan. Di sisi lain, Marcos sendiri sempat menghadapi upaya pemakzulan terpisah pada Februari lalu. Namun langkah tersebut gagal setelah sekutunya di Kongres memilih menolaknya. Marcos juga berupaya menjaga jarak dari proses hukum terhadap wakil presidennya yang kini menjadi rival politiknya. Pada Senin, puluhan pendukung pemakzulan berkumpul di luar gedung Kongres Filipina sambil membawa spanduk bertuliskan “Impeach Sara Now”. Salah satu anggota parlemen sayap kiri, Perci Cendana, mengaku yakin suara dukungan akan mencukupi dan menyebut hari tersebut sebagai “hari bersejarah bagi demokrasi”.
