KONTAN.CO.ID - SEOUL. Partai oposisi utama Korea Selatan mengancam pada hari Senin untuk memakzulkan penjabat presiden Han Duck-soo jika ia gagal memproklamasikan undang-undang yang akan meluncurkan penyelidikan khusus terhadap upaya gagal Presiden Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan undang-undang darurat militer. Han, yang menggantikan posisi Yoon yang ditangguhkan setelah pemakzulannya pada 14 Desember, saat ini menghadapi tinjauan oleh Mahkamah Konstitusi terkait kemungkinan pemecatannya.
Undang-Undang Penyelidikan Khusus
Partai Demokrat, yang memiliki mayoritas di parlemen, baru-baru ini meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan menunjuk seorang penasihat khusus untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan terhadap Yoon dan istrinya yang terlibat dalam skandal tas mewah serta berbagai dugaan lainnya.
Baca Juga: Unjuk Rasa Pro dan Kontra atas Pemakzulan Presiden Korea Selatan Digelar di Seoul Undang-undang tersebut juga mencakup penyelidikan terhadap upaya Yoon untuk memberlakukan darurat militer. Terkait dengan hal ini, Partai Demokrat menuduh Han membantu Yoon dalam upaya pemberlakuan darurat militer dan telah melaporkan dirinya kepada polisi. Mereka mengancam akan segera memulai proses pemakzulan terhadap Han jika undang-undang tersebut tidak segera dipromulgasikan, dengan batas waktu yang ditetapkan pada hari Selasa.
Tanggapan Partai Demokrat
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat, Park Chan-dae, mengungkapkan dalam pertemuan partai bahwa penundaan dalam proklamasi undang-undang menunjukkan bahwa Perdana Menteri Han tidak berniat mematuhi konstitusi dan bahkan menganggapnya sebagai pengakuan bahwa Han bertindak sebagai proksi bagi Yoon. "Penundaan ini adalah pengakuan bahwa dia bertindak sebagai perpanjangan dari pemberontakan," kata Park.
Peran Han Duck-soo
Han Duck-soo, seorang teknokrat yang telah memegang berbagai posisi kepemimpinan di dunia politik Korea Selatan selama lebih dari 30 tahun, dilantik oleh Yoon sebagai Perdana Menteri pada 2022.
Baca Juga: Kebijakan Darurat Militer Korea Selatan Telah Merusak Momentum Politik dengan Trump Han dikenal sebagai sosok yang bekerja dengan berbagai presiden dari partai konservatif maupun liberal, dan sebelumnya telah mengklaim bahwa ia berusaha menghalangi deklarasi darurat militer oleh Yoon, meskipun ia meminta maaf karena gagal melakukannya.
Kontroversi dan Tanggapan Pemerintah
Sementara itu, pihak kepolisian dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) telah membentuk tim investigasi gabungan yang berusaha memanggil Yoon untuk pemeriksaan pada 25 Desember. Namun, belum jelas apakah Yoon akan hadir dalam sesi tersebut. Kepala investigasi dari kepolisian nasional, Woo Jong-soo, melaporkan kepada parlemen bahwa polisi telah mencoba untuk menggerebek kantor Yoon dua kali, namun layanan keamanan presiden menolak memberikan akses. Woo juga menyebutkan bahwa timnya telah mengajukan permohonan untuk mempertahankan bukti, termasuk server telepon yang aman.
Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Tinjau Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Masalah dengan Pengadilan Konstitusi
Selain itu, Park Chan-dae juga menuduh Yoon berusaha menghambat proses pengadilan Mahkamah Konstitusi dengan menolak menerima dokumen pengadilan.
"Setiap penundaan dalam penyelidikan dan proses pemakzulan adalah perpanjangan dari pemberontakan dan upaya merencanakan pemberontakan kedua," ujar Park. Perkembangan ini menunjukkan ketegangan yang semakin memuncak antara pemerintah yang dipimpin oleh Yoon dan partai oposisi yang mendesak investigasi lebih lanjut serta langkah-langkah hukum terhadapnya.
Editor: Handoyo .
