KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan lawatan perdana kenegaraan di periode kedua pemerintahannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pada Minggu(12/1). Dalam agenda kenegaraan ini, turut serta Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Indonesia dan UEA menyepakati puluhan kerjasama strategis untuk meningkatkan hubungan bilateral antarkedua negara. Setidaknya, ada 16 perjanjian kerjasama yang ditandatangani. Kesepakatan ini terjadi saat Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UEA Mohamed bin Zayed di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan. Atas kesepakatan kerjasama bisnis tersebut, Marwan Jafar, Anggota Komisi VI DPR RI yang juga membidangi permasalahan investasi menyatakan dukungan dan mengapresiasi langkah strategis pemerintah yang sigap untuk memecahkan masalah penanaman modal yang seringkali tidak mudah eksekusinya. "Meskipun demikian, saya tetap mengingatkan banyak aspek bisa menyangkut investasi ini, mulai dari soal jangka waktu, sektor yang akan jadi sasaran investasi, kemampuan menyerap tenaga kerja sampai ke masalah kemudahan perizinan serta jaminan kepastian hukum di negara tujuan investasi," ujar mantan Ketua Fraksi PKB di DPR ini.
Yang jelas, langkah proaktif presiden ini sekaligus menunjukkan pemerintah sudah meluaskan peluang investor dari negara yang sudah klasik menjadi investor seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan China. Marwan membaca langkah pemerintah tak lain buat 'menagih' janji Uni Emirat Arab(UEA) yang akan mengguyur Indonesia dengan investasi sebesar US$ 20 miliar atau setara Rp 280 triliun. Sebab, komitmen investasi tersebut merupakan hasil lawatan presiden ke negara tersebut pada Desember 2019 lalu. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), potensi investasi dari UEA akan difokuskan pada beberapa sektor, di antaranya adalah proyek pembangunan kilang minyak (oil refinery), industri petrokimia, industri smelter aluminium dan pembiayaan investasi. Sementara itu dilaporkan, keinginan UEA terlibat pada berbagai investasi di Indonesia termasuk pembangunan Ibukota baru disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Putra Mahkota UEA Mohamed Bin Zayed di Abu Dhabi. Adapun duta besar Indonesia untuk UEA Husin Bagis menyebutkan, rencananya Indonesia juga akan membentuk dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF) dengan Uni Emirat Arab melalui Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Salah satu penggunaan dana abadi itu untuk pembangunan ibukota baru. Nantinya, pembentukan SWF itu akan terpisah dari investasi G to G dengan Uni Emirat Arab senilai Rp 280 triliun. Dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Kepresidenan, Senin (13/1), Indonesia dan UAE menyepakati lima perjanjian antara pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme. Sementara itu, ada 11 perjanjian bisnis yang diteken antar kedua negara. Perjanjian tersebut antara lain di bidang energi, minyak dan gas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi total nilai investasi US$ 22,89 miliar atau setara Rp 314,9 triliun.
Adapun ke-11 kerjasama tersebut pertama, Power Purchase Agreement (PPA) antara konsorsium PT. PJB Investasi (PT PJBi dan Masdar) dan PT PLN (Persero) dalam “Floating Solar PV PP 145 MWAC“ di Danau Cirata, Jawa Barat, senilai US$ 129 juta. Kedua, Refinery Investment Principle Agreement (RIPA) antara Mubadala Investment Company dan PT. Pertamina (Persero) untuk melanjutkan negosiasi dalam seleksi kemitraan setara untuk PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) - RDMP RU V. senilai US$ 5,5 miliar. Ketiga, kontrak penyediaan LPG antara Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) and PT. Pertamina senilai US$ 270 juta. Keempat, Project Execution Agreement –Gresik Container Terminal antara DP World dan PT Pelabuhan Indonesia Maspion senilai US$ 1,2 miliar. Kelima, amandmen Memorandum of Understanding (MoU) antara Emirates Global Aluminium (EGA) dan PT.Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) senilai US$ 71 juta. Keenam, Memorandum of Understanding (MoU) terkait “Evaluate a Potential Crude to Petrochemical Complex Project at Balongan” antara Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dan PT Pertamina (Persero) dalam hal projek Balongan di Jawa Barat senilai US$ 12,6 miliar. Ketujuh, Long Term Naphta Supply Contract antara ADNOC dan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. senilai US$ 3 miliar. Kedelapan, Memorandum of Understanding (MoU) antara SAAL Operating System - Sole Proprietorship LLC (Saal.ai) dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dalam hal implementasi pendidikan digital untuk K-12 di Indonesia senilai US$ 23,5 juta. Kesembilan, Memorandum of Understanding (MoU) & Non-Disclosure Agreement (NDA) antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) dan TW Container Services Ltd. (TWCS) bertajuk “Development of a Custom Bounded Third Party Logistics Park, Dry Port and Inland Container Depot” di Subang, Jawa Barat, senilai US$ 100 juta. Kesepuluh, Memorandum of Understanding (MoU) antara Elite Agro LLC, UAE dan Indonesian Agency for Agricultural Research And Development (IAARD), Kementerian Pertanian RI terkait “Research and Development Collaboration for Agricultural Crops Commercialization” di Lembang, Jawa Barat. Kesebelas, Kesebelas, Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Lulu Group International terkait optimalisasi penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat melalui empowerment dan program capacity building. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dadan M. Ramdan