JAKARTA. Politisi Golkar yang juga Anggota Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzily mendesak pemerintah menunda penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahap Kedua yang akan dikucurkan September nanti. Penundaan ini, menurutnya harus dilakukan mengingat pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran (RTS) kacau balau.Ace kecewa karena masih ada 11,60% RTS yang belum mendapat BLSM. Seharusnya, sesuai jadwal, tanggal 15 Juli BLSM sudah tersalurkan pada 100% RTS. "Nyatanya, sampai saat ini menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), masih terdapat 1,8 juta RTS dari 15,5 Juta yang belum mendapat BLSM," kata Ace kepada KONTAN, Jumat, (26/7).Ace mengkritik langkah TNP2K yang masih menggunakan data kemiskinan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011. Padahal, dalam dua tahun, menurutnya, mobilitas vertikal masyarakat sangat mungkin terjadi. "Bisa saja yang semula miskin menjadi kaya atau sebaliknya. Ini saya temui langsung di lima Kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten," kata Ace.Ace menolak dalih Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto yang menyebut lokasi kantor pos yang sulit diakses sebagai penyebab masih banyaknya RTS yang tak bisa menikmati BLSM. Ia berpendapat, bagaimanapun, PT Pos Indonesia hanya pelaksana. "Sedangkan pangkal kekacauan adalah buruknya data RTS akibat buruknya pemutakhiran data kemiskinan versi BPS," jelas Ace.Ace berharap pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk memperbaiki data RTS. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah mengoptimalkan musyawarah desa. Menurutnya, musyawarah desa dapat membantu memperbaiki data kemiskinan di setiap desa. "Kalau kekacauan data pemutakhiran RTS ini tak serius diperbaiki pemerintah, penyaluran BLSM tahap kedua September nanti ditunda dulu," jelas Ace.Pria ini juga mengkritik biaya yang dibayarkan kepada 120 orang pendata penerima kompensasi BLSM yang mencapai Rp 550 miliar. Menurutnya, besaran biaya tersebut sama sekali tak sebanding dengan hasil kerjanya yang menghasilkan data yang kacau balau. "Menurut saya, anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil data RTS yang kacau," pungkasnya.Sekedar mengingatkan, menurut Bambang, penyaluran BLSM baru mencapai 88,40% atau sekitar 13,7 juta RTS. Sedangkan 11,60% atau sekitar 1,8 juta RTS belum menerima BLSM. Total jumlah RTS sendiri mencapai 15,5 juta rumah tangga.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Politisi Golkar desak penyaluran BLSM tahap kedua ditunda
JAKARTA. Politisi Golkar yang juga Anggota Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzily mendesak pemerintah menunda penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahap Kedua yang akan dikucurkan September nanti. Penundaan ini, menurutnya harus dilakukan mengingat pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran (RTS) kacau balau.Ace kecewa karena masih ada 11,60% RTS yang belum mendapat BLSM. Seharusnya, sesuai jadwal, tanggal 15 Juli BLSM sudah tersalurkan pada 100% RTS. "Nyatanya, sampai saat ini menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), masih terdapat 1,8 juta RTS dari 15,5 Juta yang belum mendapat BLSM," kata Ace kepada KONTAN, Jumat, (26/7).Ace mengkritik langkah TNP2K yang masih menggunakan data kemiskinan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011. Padahal, dalam dua tahun, menurutnya, mobilitas vertikal masyarakat sangat mungkin terjadi. "Bisa saja yang semula miskin menjadi kaya atau sebaliknya. Ini saya temui langsung di lima Kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten," kata Ace.Ace menolak dalih Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto yang menyebut lokasi kantor pos yang sulit diakses sebagai penyebab masih banyaknya RTS yang tak bisa menikmati BLSM. Ia berpendapat, bagaimanapun, PT Pos Indonesia hanya pelaksana. "Sedangkan pangkal kekacauan adalah buruknya data RTS akibat buruknya pemutakhiran data kemiskinan versi BPS," jelas Ace.Ace berharap pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk memperbaiki data RTS. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah mengoptimalkan musyawarah desa. Menurutnya, musyawarah desa dapat membantu memperbaiki data kemiskinan di setiap desa. "Kalau kekacauan data pemutakhiran RTS ini tak serius diperbaiki pemerintah, penyaluran BLSM tahap kedua September nanti ditunda dulu," jelas Ace.Pria ini juga mengkritik biaya yang dibayarkan kepada 120 orang pendata penerima kompensasi BLSM yang mencapai Rp 550 miliar. Menurutnya, besaran biaya tersebut sama sekali tak sebanding dengan hasil kerjanya yang menghasilkan data yang kacau balau. "Menurut saya, anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil data RTS yang kacau," pungkasnya.Sekedar mengingatkan, menurut Bambang, penyaluran BLSM baru mencapai 88,40% atau sekitar 13,7 juta RTS. Sedangkan 11,60% atau sekitar 1,8 juta RTS belum menerima BLSM. Total jumlah RTS sendiri mencapai 15,5 juta rumah tangga.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
