JAKARTA. Ketua Dewan Pengarah Bapilu Partai Hanura Bambang W Soeharto mengaku dirinya dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi sejumlah dokumen yang telah disita KPK.

Penyitaan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengurusan perkara tanah yang ditandatangani oleh Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat yang menjerat Kepala Kejaksaan Negeri Praya, M Subri

Dukung KLHK dan WCD 2025, NHM Gelar Bersih-bersih bersama Mitra Lokal

"Cuma diklarifikasi semua dokumen yang ada," kata Bambang usai diperiksa sekitar empat jam di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/2).

Bambang yang juga merupakan Direktur PT Pantai Aan, perusahaan yang bersengketa dengan Sugiharta alias Along, terkait pemalsuan tanah di Praya, Lombok, tersebut pun membantah mengetahui suap yang dilakukan Lusita Ani Razak. Menurut Bambang, dirinya tak tahu-menahu Lusita punya niat menyuap. "Saya nggak tahu Luci mau nyuap," imbuh dia.

Disinggung masalah tanah yang disengketakan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kosgoro tersebut pun enggan memberi komentar lebih banyak. "Tanah itu urusan lain saya masih belum tahu," ucap dia.

Perlu diketahui, hari ini Bambang menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus tersebut. Bambang merupakan salah satu saksi yang juga telah dicegah bepergianke luar negeri oleh KPK sejak 15 Desember 2013 lalu.

Sebelumnya, KPK telah menangkap tangan Subri dan Lusita yang diketahui sebagai pengusaha, dengan barang bukti uang yang nilainya sekitar Rp 213 juta. KPK pun akhirnya menetapkan keduanya sebagai tersangka terkait kasus tersebut. Diduga, adanya pemberian suap kepada Subri melalui Lusita terkait perkara dugaan pemalsuan dokumen lahan dengan terdakwa Sugiharto alias Along

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News