Polri Awasi Perusahaan Tambang Usai Prabowo Minta Negara Nikmati Mayoritas Hasilnya



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mendata perusahaan pertambangan untuk menentukan prioritas pengawasan, menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% hasil pertambangan di Indonesia dinikmati negara.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, pendataan perusahaan tambang akan dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

“Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga,” ujar Suyudi saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).


Baca Juga: Prabowo dan India Bakal Kembangkan Sabang, Bidik Pasar Baru dan Lapangan Kerja

Menurut Suyudi, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar bagi Polri untuk menentukan perusahaan dan aktivitas pertambangan yang perlu menjadi prioritas pengawasan.

Polri, lanjut dia, akan menertibkan praktik pertambangan ilegal yang dinilai merugikan negara. Di sisi lain, kepolisian juga akan mengawal perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan hukum agar iklim investasi tetap terjaga.

“Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” kata Suyudi.

Ia menegaskan, penertiban akan diarahkan kepada kegiatan usaha yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi merugikan negara.

“Tapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama, ya, tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar minimal 70% hasil pertambangan di Indonesia dinikmati oleh negara.

Baca Juga: Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Hari Ini

Prabowo bahkan membuka opsi penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara untuk memastikan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam lebih besar dinikmati masyarakat Indonesia.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM. Ya. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, pemerintah dapat mengambil alih saham perusahaan tambang apabila diperlukan.

Namun, ia tetap membuka ruang bagi investor untuk menanamkan modal, terutama jika pemerintah membutuhkan tambahan pendanaan untuk mengelola sektor pertambangan.

Baca Juga: Belanja Masyarakat Melemah pada Oktober 2026, Ini Data Terbaru BCA

Menurut Prabowo, investor tetap dapat memperoleh pengembalian atas modal yang ditanamkan. Setelah itu, mayoritas keuntungan dari kegiatan pertambangan harus dinikmati oleh bangsa Indonesia.

"Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukkan modal, boleh. Investasi anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia," tutur Prabowo.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/11/17/16495991/polri-akan-mendata-perusahaan-usai-prabowo-ingin-hasil-tambang-dinikmati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News