JAKARTA. Polri akan menindaklanjuti permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani. KPK meminta Polri dan Interpol untuk memasukkan nama Miryam dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu. "Kita akan utamakan pencarian ini di wilayah Indonesia. Ada penyebaran DPO ini ke wilayah Polda. Itu adalah lazim DPO yang diterbitkan oleh aparat penegak hukum," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul di Jakarta, Kamis (27/4).
Martinus mengatakan, jika penetapan DPO sudah terbit, maka Polri akan menyebarkannya ke seluruh jajaran kepolisian mulai dari Polda hingga Polsek. Dengan demikian, hingga satuan terkecil kepolisian bisa membantu mencari keberadaan Miryam. "Dan bila ditemukan akan diserahkan ke KPK sebagaimana surat yang dimohonkan KPK," kata Martinus. Surat DPO tak hanya disebarkan ke jajaran kepolisian. Polri akan menyebarkannya ke pihak imigrasi untuk mengantisipasi keberangkatan Miryam ke luar negeri. Di samping itu, imigrasi juga sudah melakukan cegah terhadap Miryam. "Kita meminta bantuan Interpol di negara manapun untuk bisa menangkap dan memulangkan ke dalam negeri," kata Martinus. Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen M Naufal Yahya mengaku belum menerima tembusan surat permintaan dari KPK. Ia memastikan, Polri akan menindaklanjuti dan berkomunikasi dengan Interpol. Setelah itu, baru diajukan
red notice. "
Red Notice itu kan buat melacak orang. Kita tanya dulu di suatu negara apakah dia ada disitu. Kalau ada, ya kita terbitkan (r
ed notice)," kata Naufal. Sebelumnya, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pengajuan surat tersebut karena Miryam telah beberapa kali tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan KPK. Dikhawatirkan Miryam melarikan diri ke luar negeri. KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Miryam di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Namun, saat itu KPK tidak menemukan Miryam di kediamannya. Febri berharap masyarakat atau pihak lain yang mengetahui keberadaan Miryam dapat melaporkan ke kantor Kepolisian terdekat. Kuasa hukum Miryam, Aga Khan menjamin kliennya masih berada di Indonesia.
"Ada di Indonesia. Daerah Jawa, Bandung. Saya berani jamin 100%," kata Aga saat dihubungi. Aga mengaku heran dengan penetapan kliennya sebagai buron. Menurut dia, KPK dapat mengonfirmasi keberadaan Miryam kepada kuasa hukumnya. " KPK itu ada-ada saja. Harusnya bisa dong konfimasi ke
lawyer. Kenapa sih gengsi amat konfirmasi ke saya. Saya dua hari lalu memberi kabar loh," ujar Aga. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Sanny Cicilia
