JAKARTA. Kepolisian RI mengimbau kepada elite politik, simpatisan dan seluruh elemen masyarakat pendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk mematuhi norma hukum dalam menyampaikan pendapat dalam upaya menyukseskan tujuannya. "Kami menghimbau kepada para pendukung, simpatisan untuk dalam mengekspresikan kebebasan dukungannya tetap dalam koridor ketertiban. Para elite yang mempunyai peranan penting, untuk menyadarkan para pendukung untuk menghindari terjadinya chaos," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, di Jakarta, Senin (26/5) seperti dikutip dari Setkab RI. Menanggapi aksi turun jalan para pendukung capres di lokasi car free day Jalan Bundaran HI Jakarta hari Minggu (25/5), Boy Rafli Amar menilai, semua orang berhak melakukan ekpresinya. Namun begitu, dia mengatakan, bahwa masing-masing pihak harus menekankan niat baik, saling menghormati, dan jauhi dari rasa benci. Boy Rafli Amar menambahkan, bahwa aparat kepolisian terus memantau dan menjalin komunikasi dengan elite partai pendukung capres. Pengamanan Tahapan Pilpres Dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilu dan pilpres, Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya menyiapkan sekitar 355.000 personel di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengamanan di setiap tahapan. "Jumlah personel bersama satuan cadangan sebanyak 355.000 dari seluruh Indonesia," kata Boy Rafli Amar. Jumlah tersebut akan ditambah dengan 23.000 personel dari TNI di seluruh Indonesia yang siap mendukung polisi dalam melaksanakan pengamanan Pilpres. Adapaun tahapan pengamanan Pilpres tersebut mulai dari masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober 2014. Polisi, lanjut dia, juga telah menyiapkan satuan tugas yang melekat untuk jumlah perkiraan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut ketetapan KPU. "Jumlah itu nanti tergantung ketetapan KPU. Tim pengamanan itu terdiri dari pengamanan terbuka dan tertutup," ucapnya. Selain satuan tugas untuk kandidat, kata Boy, juga akan disiagakan dokter pribadi, perawat dan pengawalan dari satuan polisi lalu lintas. "Untuk kegiatan kampanye dan masa tenang serta pemungutan suara dilakukan jajaran satuan wilayah Polda dengan jajaran TNI," imbuhnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Polri imbau pendukung capres patuhi norma hukum
JAKARTA. Kepolisian RI mengimbau kepada elite politik, simpatisan dan seluruh elemen masyarakat pendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk mematuhi norma hukum dalam menyampaikan pendapat dalam upaya menyukseskan tujuannya. "Kami menghimbau kepada para pendukung, simpatisan untuk dalam mengekspresikan kebebasan dukungannya tetap dalam koridor ketertiban. Para elite yang mempunyai peranan penting, untuk menyadarkan para pendukung untuk menghindari terjadinya chaos," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, di Jakarta, Senin (26/5) seperti dikutip dari Setkab RI. Menanggapi aksi turun jalan para pendukung capres di lokasi car free day Jalan Bundaran HI Jakarta hari Minggu (25/5), Boy Rafli Amar menilai, semua orang berhak melakukan ekpresinya. Namun begitu, dia mengatakan, bahwa masing-masing pihak harus menekankan niat baik, saling menghormati, dan jauhi dari rasa benci. Boy Rafli Amar menambahkan, bahwa aparat kepolisian terus memantau dan menjalin komunikasi dengan elite partai pendukung capres. Pengamanan Tahapan Pilpres Dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilu dan pilpres, Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya menyiapkan sekitar 355.000 personel di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengamanan di setiap tahapan. "Jumlah personel bersama satuan cadangan sebanyak 355.000 dari seluruh Indonesia," kata Boy Rafli Amar. Jumlah tersebut akan ditambah dengan 23.000 personel dari TNI di seluruh Indonesia yang siap mendukung polisi dalam melaksanakan pengamanan Pilpres. Adapaun tahapan pengamanan Pilpres tersebut mulai dari masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober 2014. Polisi, lanjut dia, juga telah menyiapkan satuan tugas yang melekat untuk jumlah perkiraan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut ketetapan KPU. "Jumlah itu nanti tergantung ketetapan KPU. Tim pengamanan itu terdiri dari pengamanan terbuka dan tertutup," ucapnya. Selain satuan tugas untuk kandidat, kata Boy, juga akan disiagakan dokter pribadi, perawat dan pengawalan dari satuan polisi lalu lintas. "Untuk kegiatan kampanye dan masa tenang serta pemungutan suara dilakukan jajaran satuan wilayah Polda dengan jajaran TNI," imbuhnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
