Populasi Lansia Terus Meningkat, Indonesia Perlu Perkuat Kesiapan Pensiun



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia menghadapi tantangan besar seiring perubahan struktur demografi menuju populasi menua. Jumlah penduduk lanjut usia (lansia) terus meningkat, sementara kesiapan sistem perlindungan hari tua, pendapatan, dan aset pensiun masih belum memadai untuk menopang kebutuhan masyarakat di usia senja.

Office of Chief Economist  (OCE) Bank Mandiri mencatat, Indonesia diproyeksikan memasuki fase aged population atau fase populasi tua pada 2030, ketika proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai lebih dari 14% dari total populasi atau mencapai 40,9 juta. Jumlah lansia diperkirakan terus meningkat hingga lebih dari dua kali lipat dalam dua dekade mendatang.

Berdasarkan data, penduduk lansia usia 60 tahun ke atas proporsinya telah mencapai 7,1% pada 2000. Angka tersebut meningkat menjadi 10% pada 2021 dengan jumlah lansia mencapai 29,3 juta orang.


Pada 2030, proporsi lansia diproyeksikan mencapai lebih dari 14%, atau sekitar 40,9 juta orang. Sementara pada 2045, Indonesia diperkirakan memasuki fase super aged population (populasi super tua) ketika proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas melampaui 20%, dengan jumlah mencapai 65,8 juta orang.

Baca Juga: Populasi Lansia Capai 65 Juta, Lembaga Demografi FEB UI Usulkan Bentuk Dana Pensiun

OCE Bank Mandiri juga menyoroti bahwa proses penuaan penduduk di Indonesia berlangsung cepat, tetapi tidak merata antarwilayah.

“Penduduk Indonesia menua dengan cepat dan tidak merata,” tulis OCE Bank Mandiri dalam publikasinya di instagram @oce_mandiri, Rabu (18/11/2026).

Pada 2026, sejumlah provinsi memiliki persentase penduduk lansia yang relatif tinggi. Di wilayah Jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan proporsi lansia terbesar, yakni 18,2%, disusul Jawa Timur 15,9%, Jawa Tengah 14,8%, DKI Jakarta 12,6%, Jawa Barat 12%, dan Banten 10%.

Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, persentase lansia di Bali mencapai 15,5%, Nusa Tenggara Timur 10,1%, dan Nusa Tenggara Barat 10%.

Sementara di Sumatera, persentase lansia tertinggi tercatat di Sumatera Barat sebesar 12,3%, Lampung 11,7%, Sumatera Selatan 11%, Kepulauan Bangka Belitung 10,6%, Bengkulu 10,6%, Sumatera Utara 10,6%, Jambi 10,4%, Aceh 9,8%, Riau 9,1%, serta Kepulauan Riau 8,5%.

Di Kalimantan, persentase lansia di Kalimantan Selatan mencapai 10,7%, Kalimantan Barat 10,2%, Kalimantan Tengah 9,6%, Kalimantan Timur 9,2%, dan Kalimantan Utara 9,1%.

Adapun di Sulawesi, Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan persentase lansia tertinggi sebesar 14,5%, diikuti Sulawesi Selatan 12%, Gorontalo 10,8%, Sulawesi Tengah 10,3%, Sulawesi Tenggara 9,1%, dan Sulawesi Barat 9%.

Di wilayah Papua dan Maluku, persentase lansia tercatat sebesar 9,8% di Maluku, 8,9% di Maluku Utara, 8% di Papua, serta 7,6% di Papua Barat.

Pendapatan lansia bergantung pada keluarga

Di tengah peningkatan jumlah lansia, sumber pendapatan masyarakat pada usia senja masih banyak bergantung pada keluarga, khususnya anak.

OCE Bank Mandiri mencatat, seiring bertambahnya usia, sumber pendapatan bergeser dari hasil kerja sendiri menjadi transfer dari anak atau keluarga. Lebih dari separuh lansia juga tetap bekerja, dan sebagian besar berada di sektor informal yang minim perlindungan hari tua. 

Data Indonesia Longitudinal Aging Survey (ILAS) 2023 yang diolah OCE Bank Mandiri menunjukkan, pada kelompok pra-lanjut usia atau penduduk berusia 45–59 tahun, sebanyak 80% memperoleh pendapatan dari diri sendiri. Sebanyak 20% menerima transfer pemerintah dan 49% memperoleh transfer dari anak.

Baca Juga: Kemenkes: 401.586 Kasus ISPA akibat Karhutla, Balita dan Lansia Jadi Kelompok Rentan

Sementara pada kelompok lanjut usia berusia 60 tahun ke atas, proporsi yang memperoleh pendapatan dari diri sendiri turun menjadi 58%. Sebanyak 30% menerima transfer pemerintah dan 73% memperoleh transfer dari anak.

Peningkatan usia penduduk juga belum sepenuhnya diikuti dengan kemampuan untuk berhenti bekerja dan menikmati masa pensiun.

Data menunjukkan persentase lansia yang bekerja masih cukup tinggi. Pada 2021, proporsi lansia yang bekerja tercatat 49,5%. Angka tersebut meningkat menjadi 52,6% pada 2022, 53,9% pada 2023, dan mencapai 55,3% pada 2024.

Pada 2025, persentase lansia yang bekerja sedikit menurun menjadi 54,2%. Meski demikian, lebih dari separuh penduduk lansia masih bekerja.

Sebagian besar lansia yang bekerja juga berada di sektor informal. Pada 2025, proporsi pekerja informal mencapai 80,1% pada kelompok usia 60–64 tahun, meningkat menjadi 83,7% pada kelompok 65–69 tahun, 86,2% pada kelompok 70–74 tahun, 88,9% pada kelompok 75–79 tahun, serta 90,9% pada kelompok usia 80 tahun ke atas.

Sementara itu, sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor utama tempat lansia bekerja. Proporsi lansia yang bekerja di sektor pertanian mencapai 47,4% pada kelompok usia 60–64 tahun, 53% pada kelompok 65–69 tahun, 58,2% pada kelompok 70–74 tahun, 60% pada kelompok 75–79 tahun, dan 62,9% pada kelompok usia 80 tahun ke atas.

Jaminan pensiun belum menjangkau kelompok rentan

OCE Bank Mandiri juga menyoroti kesenjangan kepemilikan jaminan pensiun di Indonesia yang masih belum merata dengan kapasitas pendanaan terbatas. 

Kepemilikan jaminan pensiun pada kelompok pra-lanjut usia atau rumah tangga berusia 45–59 tahun masih sangat terbatas dan terkonsentrasi pada kelompok dengan pengeluaran tinggi.

Berdasarkan distribusi pengeluaran rumah tangga, kepemilikan jaminan pensiun pada desil pertama (D1) hanya sebesar 1,3%. Angka tersebut meningkat menjadi 1,4% pada D2, 2,7% pada D3, 3,4% pada D4, 4,3% pada D5, 6,2% pada D6, dan 7,9% pada D7.

Kepemilikan jaminan pensiun kemudian meningkat menjadi 12,1% pada D8, 17,8% pada D9, dan mencapai 30,1% pada D10.

Secara nasional, kepemilikan jaminan pensiun pada kelompok pra-lanjut usia tercatat 8,6%.

Selanjutnya, keterbatasan perlindungan hari tua juga tercermin dari rendahnya aset pensiun Indonesia dibandingkan sejumlah negara di kawasan.

Berdasarkan data 2024, aset yang dialokasikan untuk pensiun di Indonesia baru mencapai 8,3% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Thailand yang mencapai 21,6%, Jepang 72%, Malaysia 74,4%, dan Singapura 82% dari PDB. 

Perbandingan tersebut mencakup aset yang dialokasikan untuk pensiun, baik yang dikelola penyelenggara program pensiun maupun dana cadangan pensiun publik. Di Indonesia, penyelenggara program pensiun meliputi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sementara itu, dana cadangan pensiun publik mencakup dana pensiun aparatur sipil negara (ASN) yang dibiayai APBN.

Indonesia sebenarnya masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi penuaan penduduk. Namun, periode bonus demografi yang dimiliki Indonesia relatif lebih singkat dibandingkan sejumlah negara lain.

Berdasarkan perbandingan OCE Bank Mandiri yang menggunakan data United Nations World Population Prospects (UN WPP), Indonesia memasuki jendela bonus demografi pada 2012 dan diproyeksikan berakhir pada 2041, atau berlangsung sekitar 29 tahun.

Baca Juga: Garuda Indonesia Siap Layani Pemulangan Jemaah Haji, Lansia Jadi Prioritas

Sementara itu, periode menuju aged population diperkirakan berlangsung dari 2023 hingga 2046, atau sekitar 23 tahun.

Sebagai perbandingan, Jepang memiliki periode bonus demografi pada 1963–2004 atau sekitar 41 tahun, dengan periode menuju penuaan penduduk pada 2000–2018 atau sekitar 18 tahun.

China memiliki jendela bonus demografi pada 1996–2037 atau sekitar 41 tahun, sementara periode menuju aged population berlangsung pada 2004–2022 atau sekitar 18 tahun.

Thailand memiliki periode bonus demografi pada 1991–2033 atau sekitar 42 tahun, dengan periode menuju penuaan penduduk pada 2000–2023 atau sekitar 23 tahun.

Korea Selatan memiliki periode bonus demografi pada 1987–2030 atau sekitar 43 tahun, sedangkan periode menuju aged population berlangsung pada 2004–2022 atau sekitar 18 tahun.

Singapura memiliki periode bonus demografi yang lebih panjang, yakni 1978–2041 atau sekitar 63 tahun. Periode menuju penuaan penduduk diperkirakan berlangsung pada 2005–2026 atau sekitar 21 tahun.

Dalam perbandingan tersebut, jendela bonus demografi Indonesia tercatat 34 tahun lebih pendek dibandingkan Singapura. Sementara periode menuju aged population Indonesia sekitar lima tahun lebih panjang dibandingkan Korea Selatan.

Maka dari itu OCE Bank Mandiri menilai, jendela persiapan Indonesia masih terbuka, tetapi perlu segera dimanfaatkan.

Dengan menggunakan data United Nations (UN-WPP) untuk perbandingan antarnegara, periode bonus demografi Indonesia relatif singkat dibanding negara-negara Asia lainnya, sehingga kesempatan untuk mengakumulasi tabungan dan aset produktif lebih terbatas. 

“Namun, transisi menuju populasi menua berlangsung lebih bertahap dibanding Korea Selatan dan Thailand, memberi ruang untuk memperkuat sistem jaminan sosial dan memperdalam sektor keuangan sebelum tekanan penuaan memuncak,” tulis OCE Bank Mandiri. 

Baca Juga: Jemaah Puas, Program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas Dinilai Sukses

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News