JAKARTA. Analis optimistis porsi bank pada Surat Berharga Negara (SBN) dalam negeri bakal bertambah hingga tahun 2016. Mengacu situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 18 Desember 2015, kepemilikan bank pada SBN domestik yang dapat diperdagangkan mencapai Rp 419,43 triliun. Angka tersebut menyusut Rp 22,09 triliun dari posisi 16 Desember 2015 yang tercatat Rp 441,52 triliun. Analis Sucorinvest Central Gani Ariawan menduga, porsi perbankan dalam SBN domestik bakal meningkat hingga Rp 420 triliun – Rp 440 triliun pada akhir tahun 2015. “Pada tahun 2016 kemungkinan akumulasi bank di SBN akan tumbuh 20% - 25% dari posisi saat ini,” jelasnya. Faktor pendorongnya, besar peluang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan akan lebih tinggi ketimbang penyaluran kredit pada tahun 2016. Sehingga, industri perbankan diterawang bakal membutuhkan instrumen investasi untuk mengendapkan kelebihan dana tersebut, salah satunya obligasi pemerintah. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Porsi bank pada SBN diprediksi menggemuk
JAKARTA. Analis optimistis porsi bank pada Surat Berharga Negara (SBN) dalam negeri bakal bertambah hingga tahun 2016. Mengacu situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 18 Desember 2015, kepemilikan bank pada SBN domestik yang dapat diperdagangkan mencapai Rp 419,43 triliun. Angka tersebut menyusut Rp 22,09 triliun dari posisi 16 Desember 2015 yang tercatat Rp 441,52 triliun. Analis Sucorinvest Central Gani Ariawan menduga, porsi perbankan dalam SBN domestik bakal meningkat hingga Rp 420 triliun – Rp 440 triliun pada akhir tahun 2015. “Pada tahun 2016 kemungkinan akumulasi bank di SBN akan tumbuh 20% - 25% dari posisi saat ini,” jelasnya. Faktor pendorongnya, besar peluang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan akan lebih tinggi ketimbang penyaluran kredit pada tahun 2016. Sehingga, industri perbankan diterawang bakal membutuhkan instrumen investasi untuk mengendapkan kelebihan dana tersebut, salah satunya obligasi pemerintah. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
