Porsi Kaltim di Blok Mahakam dibahas



JAKARTA. Pembagian saham Blok Mahakam, utamanya untuk porsi daerah, memanas. Itu sebabnya, kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terbang ke Kalimantan Timur (Kaltim) dan bertemu dengan Gubernur Kaltim Awang Faroek, khusus untuk membahas kembali porsi saham Blok Mahakam bagi Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sedianya, agenda itu dibahas kemarin siang. Tapi, sang menteri baru terbang ke Kaltim, Kamis sore.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, akan membahas porsi saham dengan Gubernur Kaltim, Kamis (25/6) malam. "Belum tentu diumumkan, tunggu nanti, ya," tandasnya, kemarin.


Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Kaltim, Amrulloh menyatakan, pihaknya dan Menteri ESDM tetap akan membahas lagi porsi saham Blok Mahakam bagi daerah. Sebab, daerah tetap ingin memiliki 19% saham Blok Mahakam.

Sementara alokasi dari pemerintah pusat, daerah hanya mendapatkan porsi 10%. "Permen No 15/2015 memang mengatur daerah hanya mendapat 10%. Tapi PP No 35/2014  tidak disebutkan besarannya, PP lebih tinggi dari Permen ESDM," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (25/6).

Saat ini, Kaltim tetap ingin mendapatkan jatah saham lebih besar. Sebab, sudah lama Blok Mahakam dikelola perusahaan asing, tetapi tidak juga membawa dampak signifikan bagi kemajuan daerah. "Kalau pembagian saham di Blok Mahakam bagi daerah ditambahkan, kan bagus buat peningkatan anggaran daerah," tandasnya.

Amrulloh menegaskan, meskipun meminta saham  hingga 19%, Kaltim punya skema pendanaan sendiri untuk memiliki saham Blok Mahakam. Yakni melalui pendanaan dari bank, bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hazairin Adha Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama, BUMD yang ditunjuk mengelola saham Blok Mahakam, menyatakan siap mengelola saham tersebut. Dia berharap Kementerian ESDM tidak memandang perusahaan daerah sebelah mata dan meremehkan kemampuan BUMD.

Ia mencontohkan Pemprov Riau yang mendapatkan porsi saham 50% Blok Siak. "Riau mampu, kami meminta 19%, juga mampu. Jangan anggap remeh BUMD," terangnya.

Pemprov Kaltim sudah menyiapkan Migas Mandiri selama tujuh tahun untuk menangani penghasilan migas di Kaltim. Makanya, Hazairin menyatakan, perusahaan daerah yang sudah disiapkan matang jauh-jauh hari itu tak boleh hanya menjadi penonton pesta pora Blok Mahakam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia