KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo bergerilya menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino. Kali ini, Jokowi menyalurkan BLT El Nino di Malang, Jawa Timur. BLT El Nino merupakan bantuan pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga yang diakibatkan perubahan iklim akibat musim kemarau panjang. 

"Adanya perubahan iklim, gelombang panas sehingga produksi padi menurun, sehingga harga menjadi sedikit naik," kata Jokowi. Selain BLT El Nino, pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang masih akan dilanjutkan hingga Maret 2024. Bantuan CBP ini diterima oleh setiap keluarga penerima manfaat (KPM) sejak September dan mendapat beras 10 kilogram. 

Direktur Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris menjelaskan, di Malang akan menyalurkan BLT El Nino kepada sebanyak 12.000 KPM. Haris menjelaskan, alokasi bantuan yang disalurkan Pos Indonesia di daerah Malang ada di kota dan di kabupaten.

Baca Juga: Penerima Bantuan Pangan Akan Ditambah Jadi 22 Juta Keluarga Pada Tahun 2024

"Untuk Malang ada dua, untuk wilayah kota jumlah penerimanya ada sekitar 1.400-an penerima, kemudian untuk Kabupaten Malang ada 10.600-an penerima. Jadi lebih kurang yang dibayarkan oleh kantor Pos Malang ini ada sekitar 12.000 penerima bantuan," papar Haris dalam rilis. 

Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico menjeaskan, pemberian BLT El Nino di Malang pada tahap pertama sebanyak 250 KPM. "Ya, hari ini kami mulai di 250 KPM dulu sambil jalan tiap hari, karena penyaluran ada yang melalui Pos Indonesia, ada yang melalui teman-teman Bank Negara, " kata Roben, dalam rilis 15 Desember 2023.

Robben berharap adanya bantuan ini akan membantu masyarakat. Apalagi sejak El Nino, harga beras naik dari sebelum gagal panen Rp 10.000 per kg sekarang sudah naik sampai Rp 15.000 per kg. 

Ratusan KPM yang datang mencairkan bantuan BLT El Nino tampak gembira dan antusias ditambah dengan hadirnya Presiden. Salah satunya, warga Bareng kecamatan Klojen, Kota Malang bernama Ngatmi mengatakan, dana BLT El Nino akan digunakan untuk kebutuhan keluarga. Ya beli sembako, minyak, apa saja untuk rumah tangga," kata Ngatmin.

Baca Juga: Pemerintah Perlu Integrasikan Program Bansos Agar Optimal Turunkan Angka Kemiskinan

Ngatmin bilang, tidak mengalami kesulitan saat mencairkan BLT ini. "Saya mencairkan di kantor pos, tinggal menunjukkan KTP dan KK," kata dia. 

KPM lain, Putra Eka Dewi mengaku sebelum mengambil BLT diberi informasi oleh RT. "Saya diminta ke Kantor Pos. Memakai baju batik dan membawa KK asli dan KTP asli," kata Eka. 

Secara keseluruhan, alokasi BLT El Nino yang akan harus disalurkan Pos Indonesia pada tahun ini adalah 3,4 juta KPM. "Untuk bantuan BLT El Nino ini diberi amanah sekitar 3,4 juta penerima. Dan untuk regional 5 Jawa Timur ini, ada lebih kurang 720.000 penerima. Regional 5 ini meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara," kata Haris.

Pos Indonesia mengaku menerapkan teknologi face recognition yang tersemat artificial intelligence agar lebih akurat dalam penyaluran bantuan. Hasil data beometric tersebut langsung bisa dilihat dashboard Pos Indonesia yang dapat diakses Kemensos sebagai pemberi mandat kerja. 

"Memang salah satu kelebihan dari kami dalam penyaluran bantuan ini adalah menyiapkan dashboard secara real time untuk pihak yang berkepentingan. Salah satunya Kemensos," kata Haris. Jadi setiap penyaluran bisa tahu langsung diketahui progresnya. 

"Jadi misalnya hari ini sudah kami bayarkan pada 250.000 penerima maka datanya akan langsung terupdate ke dashboard kami," papar Haris. Selain menyalurkan BLT El Nino senilai Rp 400.000 per KPM untuk bulan November dan Desember. 

Pos Indonesia juga mendapat mandat untuk penyaluran bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Haris menyebut, bantuan tersebut rutin diberikan karena termasuk dalam bantuan regular alias program eksisting Kemensos. 

Baca Juga: Penyatuan Data Menjadi Kunci Pelayanan Publik di Indonesia

Pada tahun 2023, anggaran BLT EL Nino senilai Rp 7,52 triliun disalurkan kepada 18,8 juta KPM yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Avanty Nurdiana