KONTAN.CO.ID -JAKARTA. JAKARTA. PT Pos Indonesia (Persero) menyanggah sedang mengalami kebangkrutan.

Benny Otoyo, Sekretaris Perusahaan mengakui bahwa benar pihaknya butuh bantuan pemerintah. "Benar bahwa diperlukan bantuan pemerintah untuk melakukan proses penyehatan Pos Indonesia yang sudah lama tertunda," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima kontan.co.id, Senin (22/7).

Menurutnya hal tersebut sudah disadari sejak lahirnya UU No. 38 Tahun 2009 mengenai liberalisasi industri portal. Pada pasal 51 tertulis untuk mempersiapkan badan usaha milik negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun.

Dari sana ia menilai pihaknya memikul dua tugas besar yakni beban masa lalu sebelum liberalisasi dan penugasan PSO yang belum mendapatkan kompensasi sesuai tugas yang dipikul.

Benny menyebutkan pihaknya memang meminjam dana bank. Namun, dana tersebut untuk modal kerja untuk biaya operasional perusahaan yang mana semua perusahaan melajukan pinjaman ke bank untuk hal itu. "Pinjaman ini unpledged, artinya tidak ada aset yang diagunkan," tegasnya.

Selain itu, perputaran uang di perusahaan per bulan rata-rata sekitar Rp 20 triliun. Pos mendapat rating A- dari lembaga pemeringkat nasional terkemuka PEFINDO. "Bahwa perusahaan struggle dalam menghadapi disrupsi itu tidak unik dan wajar saja," lanjutnya.

Untuk menjawab disrupsi yang tengah terjadi beberapa waktu terakhir ini Pos Indonesia sedang melakukan TRANSFORMASI BISNIS meliputi semua aspek yakni, bisnis, SDM, penguatan anak usaha, pengembangan produk baru, dan lain-lain.

Lanjutnya, ia bilang Pos adalah anggota UPU (Universal Postal Union) sebuah organ PBB yang menaungi Postal Operations di seluruh dunia. Keanggotaan di UPU diwakili oleh negara yakni Kementerian Kominfo dan Pos Indonesia. Dalam sejarah postal dunia, sekalipun mengalami situasi sulit, negara akan tetap mempertahankan keberadaannya.

Benny mencontohkan Amerika Serikat US Postal mempunyai pendapatan Rp 1000 triliun, tetapi mengalami defisit sekitar Rp 100 triliun setiap tahunnya dan tetap beroperasi seperti biasa.

Sedangkan dari Pos Indonesia sendiri, ia menyebutkan saat ini semua hutang lancar, lalu tidak ada pemecatan pegawai akibat restrukturisasi, rating korporat dan MTN A-.

Juga, semua aset dalam kendali penuh dan tidak ada yang diagunkan, pendapatan yang bersumber dari APBN: PSO, fee distribusi meterai, fee penerimaan setoran pajak, jasa kurir surat dinas mencapai rata-rata sekitar Rp 800 miliar per tahun dan hak karyawan tidak tertunda melainkan kenaikan gaji karena cost of living adjustment terus diterapkan.  "Bagaimana bisa bangkrut, ini jelas pendiskreditan tanpa data," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini