JAKARTA. Sikap Partai Demokrat yang memutuskan walkout pada sidang paripurna pengesahan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada), ternyata berimplikasi pada susunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019.

Koalisi Merah Putih menawarkan Demokrat posisi Ketua MPR. "Saya bilang, kita lihat dinamikanya. Tapi sepertinya ke arah situ (Demokrat dapat kursi Ketua MPR)," kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Informasi yang dihimpun, baik Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat sama-sama menawarkan kursi Ketua MPR kepada Partai Demokrat. Salah satu penentunya adalah sikap Fraksi Partai Demokrat terkait RUU Pilkada.

Pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada lalu, Demokrat memutuskan walkout dengan dalih tidak dimasukkannya 10 syarat perbaikan pilkada langsung.  Alhasil, Koalisi Merah Putih yang mendukung pelaksanaan pilkada tidak langsung memenangi voting di sidang tersebut.

Priyo tak menampik pilihan walkout Partai Demokrat itu sangat berpengaruh pada penentuan kursi bagi Partai Demokrat.

 "Seluruh fenomena yang kemarin kita lihat itu dan kami baca sebagai pertimbangan yang tak terpisahkan," ucap dia

Partai Demokrat pun, sebut Priyo, sudah menyiapkan sejumlah nama. Namun, dia belum mau membuka nama-nama itu karena menjadi kewenangan Partai Demokrat.

Priyo mengungkapkan Koalisi Merah Putih akan mengajukan pimpinan DPR dan MPR dalam satu paket. Partai Golkar akan mendapat kursi Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR.

Kepastian tentang susunan pimpinann MPR dan DPR yang akan diajukan koalisi Merah Putih akan ditetapka dalam waktu paling lambat tiga hari mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa