TOKYO. Krisis politik mengancam Jepang. Dalam poling pendahuluan menjelang pemilu bulan Juli depan, empat dari lima pemilih menghendaki Hatoyama untuk mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri Jepang.Hasil yang membuat posisi Hatoyama berada di ujung tanduk. Padahal jalan Hatoyama menuju kursi perdana menteri terbilang hebat. Bersama partainya, Partai Demokrat Jepang (DPJ), Hatoyama berhasil melengserkan Partai Demokratik Liberal (LDP) yang telah berkuasa di Jepang selama 50 tahun terakhir.
Sinyal-sinyal merosotnya kepopuleran Hatoyama mulai terlihat sejak terbongkarnya skandar keuangan, yang melibatkan Hatoyama dan Sekretaris Jenderal DPJ Ichiro Ozawa. Hatoyama makin memperparah keadaan dengan menyetujui lokasi pangkalan militer AS tetap berada di kepulauan Okinawa. Padahal, masyarakat Jepang jelas-jelas menentang rencana itu lantaran maraknya tindakan kriminal yang dilakukan oleh tentara AS di sana. Salah satu yang menonjol adalah pemerkosaan anak berumur 12 tahun oleh tentara AS. Pekan lalu, Hatoyama memecat pimpinan Partai Sosial Demokrat Mizuho Fukushima dari kabinet lantaran menolak untuk menyetujui lokasi pangkalan militer AS di Okinawa. Hal itu jelas-jelas membuat berang Partai Sosial Demokrat, yang lantas menarik diri dari koalisi. "Hatoyama telah mengacaukan semuanya," kata Gerald Curtis, profesor ilmu politik Jepang di Universitas Columbia, New York.
Pimpinan DPJ di parlemen, Yoshimitsu Takashima mengakui tindakan Hatoyama telah menimbulkan ketidakpercayaan anggota DPJ. "Dan jumlahnya terus meningkat dari hari ke hari," tandasnya. Jika Hatoyama gagal menang dalam pemilu, beberapa kandidat siap menggantikannya sebagai perdana menteri. Dari mulai Menteri Keuangan Naoto Kan, Menteri Pertahanan Yoshito Sengoku, sampai Menteri Luar NEgeri Katsuya Okada. Namun, Hatoyama tetap tak bergeming. Hatoyama telah berdiskui dengan Ozawa untuk membicarakan strategi DPJ jelang pemilu. "Pemerintahan tetap berjalan seperti yang seharusnya," tandas Hatoyama. Hatoyama bahkan berkeyakinan akan tetap menjabat sebagai perdana menteri, meski telah membuat permasalahan di partainya.
Editor: Uji Agung Santosa
