KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Potensi ekonomi kelautan Indonesia masih terbuka lebar, terutama dari sektor akuakultur yang dinilai dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi biru sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) sekaligus Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri mengatakan, perkembangan akuakultur global menunjukkan perubahan penting dalam industri pangan berbasis laut.

Mengacu pada data FAO 2026 yang dipaparkannya dalam Global Ocean Development Forum (GODF) 2026 di Qingdao, China, Kamis (17/9), produksi perikanan dan akuakultur dunia mencapai 235 juta ton.

Baca Juga: Jelang MotoGP Mandalika, Pelita Air Siapkan Beragam Program untuk Pelanggan

Untuk pertama kalinya, produksi akuakultur menyumbang sekitar 53% hewan akuatik dunia dan 59% pangan hewan akuatik.

Menurut Rokhmin, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi pangan akuatik ke depan semakin bertumpu pada budidaya, sementara perikanan tangkap cenderung stagnan.

Indonesia, lanjut dia, memiliki modal besar untuk mengambil peluang tersebut. Potensi ekonomi akuakultur Indonesia diperkirakan mencapai US$ 210 miliar per tahun.

Potensi tersebut berasal dari berbagai ekosistem. Marikultur di wilayah laut mencakup sekitar 24 juta hektare dengan potensi produksi hingga 60 juta ton per tahun. Komoditas yang dapat dikembangkan antara lain kerapu, lobster, mutiara, teripang, dan rumput laut.

Sementara itu, kawasan pesisir memiliki potensi lahan sekitar 3 juta hektare dengan produksi 34,36 juta ton per tahun, terutama untuk udang vaname, bandeng, dan kepiting. Adapun budidaya air tawar mencakup sekitar 2 juta hektare dengan potensi produksi 5,7 juta ton per tahun.

"Indonesia tidak perlu menciptakan ekonomi pangan biru dari nol. Indonesia hanya perlu mengubah keunggulan ekologis komparatif menjadi kemampuan kompetitif melalui hilirisasi, ketertelusuran, jaminan kualitas, dan bioteknologi," kata Rokhmin dalam keterangannya Jumat (18/9/2026).

Baca Juga: Nindya Karya Mulai Pembangunan Fisik Proyek PPN Kejawan

Potensi produksi belum optimal

Rokhmin mengatakan, besarnya potensi tersebut belum diikuti dengan tingkat pemanfaatan yang optimal.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipaparkannya dalam GODF 2026, Indonesia memiliki potensi produksi akuakultur berkelanjutan sekitar 100,06 juta ton per tahun. Namun, produksi pada 2025 baru mencapai 18,41 juta ton atau sekitar 18,4% dari potensi tersebut.

Padahal, nilai ekonomi 11 sektor ekonomi biru Indonesia diperkirakan lebih dari US$ 1,148 triliun. Budidaya pesisir dan laut sendiri diperkirakan memiliki nilai ekonomi sekitar US$ 210 miliar.

Indonesia saat ini disebut telah menjadi produsen akuakultur terbesar kedua dunia setelah China dalam periode 2012-2024.

Pada 2024, produksi akuakultur nasional mencapai 15,75 juta ton, dengan rumput laut mendominasi sekitar 63% atau 9,8 juta ton.

Namun, struktur ekspor perikanan masih relatif terkonsentrasi. Nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2025 disebut mencapai US$ 6,27 miliar, dengan sekitar 74% ditopang lima kelompok komoditas, yakni udang, tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita, kepiting, dan rumput laut.

Dari sisi pasar, ekspor juga masih terkonsentrasi ke Amerika Serikat yang menyerap sekitar 31,8% dan China 19,5%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi perlu diikuti dengan diversifikasi produk, penguatan industri pengolahan, serta perluasan pasar ekspor agar nilai tambah yang dihasilkan sektor kelautan tidak berhenti pada komoditas primer.

Baca Juga: Kapasitas PLTA Turun Imbas El Nino, Pengamat Sorot Keunggulan PLTP

Hilirisasi bioteknologi laut

Menurut Rokhmin, peluang ekonomi kelautan juga tidak hanya berasal dari produksi ikan dan hasil laut konvensional. Bioteknologi kelautan berpotensi menjadi salah satu sumber nilai tambah baru.

Ia menyebut pengembangan produk berbasis sumber daya laut dapat mencakup pangan fungsional, farmasi, kosmetik, bioplastik hingga biofuel.

Sebagai contoh, Rokhmin menyebut perusahaan Evergen melalui merek AstaLuxe di Kendal telah memproduksi astaxanthin, sementara PT Alga Bioteknologi Indonesia (ALBITEC) di Semarang mengembangkan spirulina.

Ia juga menyoroti pemanfaatan limbah dan hasil samping perikanan. Kulit ikan nila, misalnya, dapat menjadi bahan kolagen, sedangkan cangkang udang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kitosan.

Mikroalga juga berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku biodiesel, biohidrogen maupun bahan bakar jet.

Menurut Rokhmin, pengembangan industri tersebut membutuhkan keterhubungan antara riset, perguruan tinggi dan industri sehingga inovasi tidak berhenti di tahap laboratorium.

"Keanekaragaman hayati laut Indonesia yang terkaya di dunia memberi kita keunggulan. Tapi kita harus kuatkan kolaborasi universitas, riset, dan industri dari lab hingga ke pasar," ujarnya.

Baca Juga: Adhi Karya (ADHI) Teken MRA, Restrukturisasi Utang Masuk Tahap Implementasi

Pembiayaan masih menjadi kendala

Di sisi lain, pengembangan akuakultur menghadapi persoalan pembiayaan. Rokhmin mengutip data Bank Dunia 2024 yang menunjukkan suku bunga pinjaman di Indonesia mencapai 8,8%, lebih tinggi dibandingkan Thailand 4,2% dan Malaysia 5,3%, meski masih di bawah Vietnam 9,3%.

Akses kredit sektor perikanan juga relatif kecil dibandingkan sektor ekonomi lainnya.

Dari total kredit bank komersial nasional sebesar Rp 5.688 triliun pada 2024, kredit untuk sektor perikanan disebut hanya Rp 19,78 triliun atau sekitar 0,35%. Porsi tersebut jauh di bawah kredit untuk manufaktur sebesar 21,52% dan perdagangan 20,86%.

Rokhmin menilai, keterbatasan pembiayaan menjadi salah satu faktor yang menghambat modernisasi usaha perikanan dan akuakultur.

Sekitar 75% usaha akuakultur dan perikanan di Indonesia, menurut dia, masih bersifat tradisional. Skala usaha yang kecil, keterbatasan teknologi, lemahnya integrasi rantai pasok dan belum optimalnya penerapan prinsip keberlanjutan turut menekan produktivitas.

Selain pembiayaan, pelaku usaha juga menghadapi kenaikan harga pakan, ketidakpastian pasar, penyakit, pencemaran, illegal fishing, kerusakan mangrove dan terumbu karang, serta persoalan perizinan dan iklim investasi.

Baca Juga: Gudang Sekar Bumi (SKBM) di Tangerang Kebakaran, Manajemen Masih Hitung Efeknya

Dorong marine ranching

Untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga ekosistem, Rokhmin menawarkan pengembangan konsep marine ranching atau peternakan laut ekologis.

Berbeda dengan budidaya konvensional yang mengandalkan keramba, marine ranching mengembangkan habitat laut tertentu sebagai tempat ikan tumbuh dan berkembang.

Sistem tersebut memadukan penebaran benih, restorasi habitat, pengelolaan daya dukung lingkungan dan tata kelola masyarakat.

Model serupa, menurut Rokhmin, telah dikembangkan melalui program Sea Farming di Kepulauan Seribu sejak 2005 oleh Center for Coastal and Marine Resources Studies (CCMRS) IPB University.

Program tersebut berangkat dari penurunan hasil tangkapan nelayan. Melalui konsep co-management, sebagian nelayan kemudian diarahkan ke budidaya kerapu dengan dukungan pembenihan, pembesaran dan restocking.

Menurut Rokhmin, model tersebut kemudian direplikasi di sejumlah daerah seperti Bangka Belitung, Maluku Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

Untuk skala nasional, ia mengusulkan Tropical Ecological Marine Ranching (TEMR), yakni model marine ranching berbasis teluk yang disesuaikan dengan karakter ekosistem tropis Indonesia.

Baca Juga: Buyung Poetra (HOKI) Buka Suara soal Beras Fortifikasi, 4 Produk Jadi Temuan KPKP DKI

Dalam konsep tersebut, sebuah teluk dibagi menjadi sejumlah zona, mulai dari kawasan inti konservasi, rehabilitasi terumbu karang dan mangrove, penebaran benih dan panen terbatas, marikultur berkelanjutan, hingga kawasan pengolahan dan rantai dingin.

Rokhmin mengatakan konsep tersebut dapat diselaraskan dengan kebijakan ekonomi biru KKP yang mencakup perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan akuakultur berkelanjutan, pengawasan pesisir serta pembersihan sampah plastik.

Menurut dia, penerapan marine ranching tetap membutuhkan kajian daya dukung lingkungan, pemantauan jangka panjang dan pemanfaatan teknologi seperti sensor, kamera bawah laut dan environmental DNA (eDNA).

Dengan potensi sumber daya laut yang besar, tantangan Indonesia kini bukan sekadar meningkatkan produksi.

Hilirisasi, pembiayaan, teknologi, keberlanjutan dan akses pasar menjadi faktor penting agar potensi ekonomi biru tersebut dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News