KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, Indonesia memiliki potensi bursa karbon hingga Rp 3.000 triliun lebih.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki modal yang besar untuk menjalankan nature based solution.

Bahkan, Jokowi menambahkan, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.

"Jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya Rp 3.000 triliun bahkan bisa lebih. Sebuah angka yang sangat besar," kata Jokowi dalam Peluncuran Bursa Karbon Indonesia, Selasa (26/9).

Baca Juga: Selain Peluncuran Bursa Karbon, Berikut Dua Sentimen Penggerak IHSG Pekan Ini

Guna menangkap potensi yang besar tersebut, pemerintah resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia. Bursa karbon pertama di Indonesia tersebut merupakan komitmen Indonesia dalam mengatasi krisis perubahan iklim.

"Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, di mana hasil dari perdagangan ini akan diinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon," ujarnya.

Ia juga menyebut potensi bursa karbon hingga Rp 3.000 triliun tersebut akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dimana hal tersebut juga sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau.

Terlebih, saat ini ancaman perubahan iklim sangat nyata sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya.

"Bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi sebuah langkah konkret, bisa menjadi sebuah langkah besar untuk Indonesia mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution)," tuturnya.

Oleh  karenanya Ia meminta jajaran terkait untuk melakukan sejumlah langkah konkret lainnya, di antaranya menjadikan standar karbon internasional sebagai rujukan dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien.

Baca Juga: Presiden Jokowi Meresmikan Bursa Karbon Indonesia

Selain itu, langkah lainnya adalah menetapkan target dan lini masa, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar internasional.

Diperlukan juga mengatur dan memfasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional dan memastikan standar internasional tidak mengganggu target NDC Indonesia.

"Saya sangat optimistis, Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia asalkan langkah-langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah, oleh swasta, masyarakat, dan bersama-sama dengan stakeholder lainnya," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, penyelenggaraan bursa karbon akan di awasi langsung oleh OJK dengan teknologi block chain dan menggunakan unit karbon berkualitas.

Di mana akan dijalankan bertahap dimulai dari pasar dalam negeri dan akan dikembangkan ke perdagangan pasar karbon luar negeri serta sebagai karbon market regional hub.

"Kita harus menjadi market regional hub agar tersedia unit karbon sesuai standar internasional, dan kita bekerja dengan standar internasional. Dan perlu percepatan pengaturan mutual recognition agar proses registrasi berjalan cepat," kata Luhut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto