KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah mengalihkan surplus solar usai mandatori B50 untuk memacu produksi avtur dinilai sangat realistis. Pakar energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengungkapkan, kapasitas kilang avtur fosil nasional mencatat Net Gap positif sebesar lebih dari 4,11 juta kiloliter (kL) pada tahun 2026. "Ini berarti kapasitas kilang dalam negeri sudah jauh melampaui kebutuhan Avtur penerbangan domestik. Surplus besar ini secara definitif menutup kebutuhan impor avtur fosil dan bahkan membuka ruang yang sangat lebar bagi Indonesia untuk menjadi pengekspor avtur di kawasan Asia Tenggara," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (12/7/2026).
Yayan mengungkapkan, untuk pengembangan bio-avtur (Sustainable Aviation Fuel/SAF) jangka pendek, Indonesia mencatat Net Gap positif sebesar lebih 0,23 juta kL pada 2026.
Baca Juga: Harga Avtur Melambung, Pemerintah Tetapkan Fuel Surcharge Maksimal 50% Bagi Maskapai Dia menyebut, kapasitas kilang eksisting seperti Green Refinery Cilacap sudah lebih dari cukup memenuhi mandat bauran konservatif 1% hingga 2% tanpa perlu impor. Kebutuhan bauran 2% hanya memakan sekitar 0,11 juta kL dari kapasitas terpasang sebesar 0,34 juta kL. Namun untuk jangka panjang, Indonesia berisiko defisit kapasitas bio-avtur jika target agresif 5% sampai 10% atau setara 0,55 juta kL diterapkan pada rentang 2028-2030 mendatang. "Pemerintah harus memanfaatkan surplus kapasitas dari ekspor avtur fosil hari ini untuk mensubsidi silang pembangunan Standalone Bio-Refinery generasi kedua. Tanpa adanya pabrik bio-avtur baru berskala lebih 1 Juta kL sebelum tahun 2030, Indonesia berisiko gagal memenuhi standar emisi aviasi global (CORSIA) di dekade berikutnya. Jika pabrik ini tidak segera dieksekusi," ungkapnya. Yayan menilai, secara teknis operasional kilang, proses ini dilakukan bukan dengan mengubah produk solar cair yang sudah jadi kembali menjadi avtur, melainkan dengan mengubah mode operasi kilang dan memodifikasi profil perengkahan. Adapun teknis pelaksanaannya meliputi pergeseran titik potong suhu pada unit distilasi agar fraksi minyak menengah ditarik lebih awal ke aliran Kerosene.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Fuel Surcharge 38%, Kenaikan Harga Avtur Masih Bebani Maskapai Selanjutnya, pada unit Hydrocracker, suhu dan katalis disesuaikan untuk memaksimalkan fraksi Kerosene ketimbang solar. Terakhir, fraksi Kerosene tersebut dimurnikan pada unit Kerosene Hydrotreating dari kandungan sulfur dan senyawa tak jenuh agar lolos standar internasional Jet A-1 dengan freezing point maksimal -47°C. "Pertamina memiliki kapasitas yang sangat mumpuni untuk mengeksekusi ini, didukung oleh beberapa fasilitas utama," katanya. Yayan menuturkan, fasilitas pendukung utama mencakup RU V Balikpapan pasca-RDMP yang memberi tambahan kapasitas hingga 5,6 juta kL sebagai penyumbang surplus nasional. Selain itu, terdapat RU VI Balongan yang sedang merevitalisasi unit Kero-HTU berkapasitas 10.000 barel per hari (bpd) dengan proyeksi hasil 9.500 bpd avtur murni.
Baca Juga: Inflasi Naik 3,08%, Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi, LPG dan Avtur Picu Inflasi Sementara untuk lini avtur nabati, Pertamina melalui RU IV Cilacap baru saja melakukan groundbreaking fasilitas Standalone Green Refinery berkapasitas 6.000 bpd atau sekitar 300.000 kL per tahun pada Februari 2026 kemarin. Terkait kebutuhan dana, Yayan menjelaskan jika sekadar mengubah rasio distilasi di kilang eksisting, biayanya bersifat operasional tanpa perlu modal belanja besar.
Namun, jika mengikuti target Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membangun unit atau pabrik avtur baru pada akhir 2026, investasi unit turunan berskala menengah diproyeksikan berada di kisaran ratusan juta dolar AS. "Sementara itu, jika berada dalam payung megaproyek RDMP atau pembangunan kilang utuh (seperti Balikpapan atau Tuban), nilai total investasinya bisa menyentuh US$ 6–12 miliar (sekitar Rp 90–180 Triliun)," pungkasnya.
Baca Juga: Harga Avtur Melonjak 72,45%, INACA Minta Pemerintah Segera Naikkan Fuel Surcharge Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News