Potensi Tambang Emas Ujung Kulon Belum Terukur, Konservasi Dinilai Lebih Prospektif



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penetapan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Pertambangan (WUP) menuai sorotan. 

Pemerintah diminta mengevaluasi bahkan mencabut penetapan tersebut lantaran potensi ekonomi pertambangan di kawasan itu belum terukur, sementara risiko terhadap lingkungan dan ekosistem dinilai besar.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar menilai, secara geologis sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon memang disebut memiliki potensi mineral emas. Potensi tersebut menjadi salah satu dasar penetapan WUP oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


Baca Juga: RUU Perampasan Aset Tingkat I Rampung, Ini 10 Pokok Pembahasannya

Namun, hingga kini belum tersedia data terbuka yang cukup untuk memastikan besaran kandungan mineral di kawasan tersebut. Dengan demikian, kelayakan ekonomi kegiatan pertambangan di wilayah itu juga belum dapat dipastikan.

"Secara ekonomi belum bisa disimpulkan layak secara komersial karena masih perlu eksplorasi dan menghitung keekonomiannya," ujar Bisman kepada Kontan, Rabu (18/11/2026).

Menurut Bisman, Ujung Kulon dinilai memiliki nilai ekonomi jangka panjang melalui sektor pariwisata alam, konservasi, keanekaragaman hayati serta jasa lingkungan. Manfaat ekonomi dari sektor-sektor tersebut dinilai dapat berlangsung secara berkelanjutan.

"Jadi jika dibandingkan maka lebih ekonomis dan prospektif jadi kawasan konservasi," kata Bisman. 

Bisman tersebut juga mempertanyakan proses penetapan WUP di sekitar kawasan konservasi tersebut. Menurutnya, Kementerian ESDM perlu membuka dasar kajian dan proses penetapan wilayah, termasuk pertimbangan dampak ekologis terhadap kawasan konservasi, ekosistem laut, serta habitat badak Jawa.

Selain itu, Bisman juga mengatakan penetapan wilayah pertambangan juga harus memperhatikan kesesuaian tata ruang dan ketentuan perlindungan lingkungan.

Baca Juga: Kemensos Pastikan Sekolah Rakyat Tak Dibangun di Hutan Kota UI, Ini Alasannya

Pasalnya, apabila kegiatan pertambangan benar-benar dilanjutkan, terdapat sejumlah risiko ekologis yang perlu diantisipasi. Mulai dari kerusakan ekosistem laut, sedimentasi, pencemaran, hingga gangguan terhadap habitat dan keanekaragaman hayati.

Aktivitas pertambangan juga berpotensi mengganggu kegiatan perikanan dan pariwisata di sekitar kawasan tersebut. Bahkan, dampak ekologisnya dapat terakumulasi dan memengaruhi ekosistem kawasan konservasi dalam jangka panjang.

Atas dasar itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penetapan WUP di sekitar Ujung Kulon. Ia menilai, penetapan tersebut sebaiknya direvisi atau dicabut.

"Menteri ESDM sebaiknya tidak melanjutkan penetapan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), apalagi sampai menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)," tegasnya.

Selain risiko lingkungan, penetapan WUP di kawasan tersebut juga berpotensi memicu persoalan hukum dan konflik pemanfaatan ruang. Menurutnya, polemik ini bahkan dapat menarik perhatian internasional mengingat Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi yang telah dikenal dunia.

Ia menegaskan, meskipun kegiatan pertambangan tetap dibutuhkan untuk mendukung perekonomian, tidak seluruh potensi mineral harus dieksploitasi.

Baca Juga: Karawang Punya 17 Kawasan Industri, Bupati Keluhkan Pajak Pekerja Malah Masuk Jakarta

"Dalam konteks Ujung Kulon, perlindungan lingkungan, ekosistem, dan kelestarian badak Jawa harus jauh lebih diutamakan daripada kepentingan ekonomi pertambangan. Jadi sebaiknya jangan lanjut menetapkan WIUP dan mengeluarkan IUP serta cabut atau revisi WUP," tutup Bisman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News