JAKARTA. Perbankan Indonesia akan memperoleh likuiditas dari kebijakan tawaran pemotongan pajak penghasilan (PPh) pada penempatan devisa hasil ekpsor (DHE).

Direktur Eksekutif Bidang Moneter dan Ekonomi Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan, kebijakan ini berpotensi menarik dana-dana dari luar negeri ke dalam negeri.

“Perbankan akan memperoleh sumber dana likuiditas valuta asing (valas),” katanya, Jumat (26/2). Tawaran PPh menyebutkan DHE dalam bentuk deposito bermata uang dollar Amerika Serikat (AS) akan memperoleh pajak 10% untuk tenor satu bulan, pajak 7,5% untuk tenor tiga bulan, pajak 2,5% untuk tenor enam bulan dan pajak 0% untuk tenor lebih dari enam bulan.

Sedangkan, jika DHE disimpan dalam deposito bermata uang rupiah akan memperoleh pajak sebesar 7,5% untuk tenor satu bulan, pajak 5% untuk tenor tiga bulan, dan pajak 0% untuk tenor enam bulan atau lebih. Nah, kebijakan ini berlaku mulai 22 Februari 2016.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Achmad Baequni menuturkan, insentif ini akan menarik eksportir untuk menempatkan dana di dalam negeri seperi dana valas atau rupiah. Tanpa menyebutkan angka, potensi dana yang masuk akan besar jika perbankan juga mengembangkan produk-produk lain.

Harapannya, perbankan menempatkan dana di dalam negeri dalam mata uang rupiah untuk meningkatkan likuiditas rupiah karena BI tengah mendorong kewajiban penggunakan mata uang Garuda di Tanah Air. “Jika likuiditas di pasar besar maka akan meningkatkan perbankan untuk menyalurkan kredit,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengharapkan, eksportir memilih menempatkan dana di dalam negeri dengan jangka waktu panjang karena tidak dalam jangka pendek hasilnya tidak memadai. “Tentunya, potongan pajak menunjang tapi memang bisnis modelnya tidak pas,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan