KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) terkait impor garam industri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, aturan tersebut sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan tinggal menunggu penomoran dari Sekretariat Negara. Kini, garam impor 3,7 juta ton bisa meluncur setelah ada izin dari Kementerian Perdagagangan.

Alasan PP ini akhirnya dikeluarkan adalah desakan industri makanan dan minuman yang mengatakan kekurangan pasokan garam untuk produksi. Bahkan, disebutkan, lebih dari 21 industri pengguna garam dilaporkan berhenti produksi akibat kekurangan bahan baku garam industri.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, PP tersebut berlaku hingga ada rapat koordinasi selanjutnya. 

“Tahun ini sekian. Kalau di tengah jalan industrinya maju, bagaimana? Kita rapat lagi. Selama tidak ada, angkanya tetap 3,7 juta ton," jelas Oke di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (16/3).

Oke mengatakan, setelah PP terbit, perusahaan yang ingin mengimpor garam bisa meminta izin kepada Kemenperin. Sebab, PP ini akan memperjelas kewenangan Menteri Perindustrian dan menghapus kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan rekomendasi terkait impor garam industri.

Selama ini, dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, rekomendasi impor garam untuk kebutuhan industri memerlukan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun, saat ini, pemerintah sudah memberikan izin impor garam sebanyak 2,37 juta ton untuk 21 perusahaan. Dengan garam untuk industri mencapai 3,7 juta ton, maka sisa kuotanya akan diberikan ke sekitar 30 perusahaan.

“Yang barusan 30an sudah ada (di luar 21 perusahaan lainnya). Yang untuk sisanya itu (kuota) bagi-bagi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia