KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PP Presisi (PPRE) melalui entitas anak usaha PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) telah dipercaya sebagai kontraktor utama proyek Bandara Dhoho milik Gudang Garam di Kediri yang melakukan groundbreaking pada 15 April 2020 silam. Progres pekerjaan bandara itu kini mencapai kurang lebih 35%, meliputi pekerjaan site clearance, earthworks & diversion serta drainage.

“Pekerjaan site clearance, earthworks & diversion serta drainage merupakan bagian dari tahap pertama pembangunan Bandara Dhoho, Kediri, dan merupakan pekerjaan yang memegang peranan penting bagi tahapan pekerjaan selanjutnya. Sehingga capaian sebesar lebih kurang 35% membuat kami optimis dapat menyelesaikan proyek ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan”, ujar Darwis Hamzah, Direktur Operasi PP Presisi dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Rabu (3/2).

Dia melanjutkan, selain pekerjaan pembangunan bandara, PP Presisi juga tengah mengincar tambahan pekerjaan pembangunan runway Bandara Kediri dan jalan tol. 

Proyek jalan tol itu nantinya yang menghubungkan Bandara Dhoho dengan dengan kota-kota lain di kawasan Selingkar Wilis yang terdiri atas 6 kabupaten di selatan Provinsi Jawa Timur meliputi, Kabupaten Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, dan Ponorogo.

Baca Juga: Siapkan capex Rp 430 miliar, PP Properti (PPRO) dapat pinjaman dari induk usaha

Direktur Keuangan PP Presisi Benny Pidakso menjelaskan, nilai kontrak pekerjaan tahap pertama, proyek yang dilaksanakan oleh konsorsium pimpinan LMA, adalah sebesar Rp 1,9 triliun. 

"Jika sudah selesai hingga tahapan terakhir, bandara ini diperkirakan dapat menampung lebih dari 5 juta penumpang," kata dia. 

Proyek Pembangunan Bandara Kediri menjadi salah satu proyek penyumbang kinerja anak usaha PT PP Tbk (Persero) pada tahun 2020. Pada tahun 2020 pencapaian kontrak baru PP Presisi dapat memenuhi target tahun 2020.

Sampai dengan akhir Desember 2020 Perusahaan mampu mencapai perolehan kontrak baru sebesar Rp 2,81 triliun. Pada tahun 2021 ini, PP Presisi optimis dapat meningkatkan pertumbuhan target kontrak baru menjadi sebesar Rp 3,6 Triliun.

Optimisme ini salah satunya didorong oleh masih akan dominannya porsi pekerjaan infrastruktur dalam rencana pembangunan pemerintah untuk kurun waktu hingga beberapa tahun ke depan serta peluang baru di bidang jasa pertambangan nikel dan batubara.

Selanjutnya: Distribusi obligasi PP Properti (PPRO) ditunda

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari