PPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Mobil Mewah Senilai Rp 13 Triliun



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan praktik penghindaran pajak jumbo di sektor otomotif mewah sepanjang paruh pertama tahun ini.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan, pihaknya melakukan pendalaman serta analisis atas transaksi para pelaku usaha penjualan mobil mewah. Proses pemeriksaan transaksi ini berjalan sebagaimana prosedur analisis intelijen keuangan yang rutin dijalankan PPATK.

"PPATK menerima pelaporan transaksi terkait dengan importir mobil mewah, sesuai ketentuan berlaku kami melakukan pendalaman atas transaksi-transaksi dealer-dealer mobil mewah yang selanjutnya dilakukan proses analisis seperti prosedur yang biasa kami lakukan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (20/11/2026).


Baca Juga: BI Rate Naik Jadi 6%, Anthony Budiawan Soroti Pelemahan Permintaan Domestik

Ivan membeberkan, dari hasil penelusuran teridentifikasi adanya skema penyamaran transaksi penjualan mobil mewah. Skema itu terdeteksi melalui pemanfaatan rekening atas nama pihak lain maupun pembentukan badan usaha yang saling terafiliasi.

"Pola transaksi yang teridentifikasi adalah dengan menggunakan rekening nominee serta mendirikan sejumlah perusahaan terafiliasi untuk menyamarkan transaksi penjualan mobil mewah yang ada di Indonesia," bebernya.

Selain itu, lanjut Ivan, PPATK juga menemukan indikasi perbedaan angka pelaporan pada kewajiban perpajakan. Nilai penjualan yang tercantum dalam laporan pajak diduga tidak sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya terjadi.

"Diduga terdapat selisih nilai penjualan yang diakui dalam laporan pajak dibandingkan dengan nilai transaksi sebenarnya. Dari rangkaian analisis yang dilakukan, PPATK mencatat total nilai transaksi teridentifikasi mencapai lebih dari Rp 13 triliun," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ivan menambahkan, hasil temuan tersebut selanjutnya diteruskan untuk ditindaklanjuti bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai kewenangan masing-masing.

"PPATK telah bekerja sama dengan DJP untuk dilakukan tindakan sesuai dengan kewenangan dan data yang dimiliki oleh DJP," pungkasnya.

Untuk diketahui, Dalam Laporan Semester I-2026, lembaga intelijen keuangan tersebut mengendus adanya manipulasi laporan keuangan oleh tiga grup perusahaan importir mobil mewah yang berpotensi menggerus penerimaan negara.

Baca Juga: Prabowo Gandeng Konsorsium China Bangun 10 Kota Pintar di Indonesia

Hanya saja saat dikonfirmasi siapa saja importir tersebut, Ivan belum bisa membeberkannya.

Berdasarkan hasil analisis PPATK pada periode Maret hingga April 2026, ketiga grup importir tersebut diduga kuat melakukan praktik under-invoicing atau pencatatan nilai faktur yang lebih rendah dari harga sebenarnya. Modus operandi ini sengaja dijalankan demi menekan kewajiban setoran fiskal kepada negara.

Untuk mengaburkan jejak transaksi, pelaku bisnis ini terindikasi menggunakan rekening nominee atau pinjam nama, sekaligus mendirikan sejumlah perusahaan terafiliasi. Skema berlapis tersebut dimanfaatkan untuk menyamarkan aliran dana serta penerimaan hasil penjualan unit mobil mewah di pasar domestik.

Dari penelusuran aliran dana tersebut, PPATK mencatat total omzet penjualan mobil mewah yang diduga tidak dilaporkan kepada otoritas pajak mencapai Rp 13.084.582.154.157 atau sekitar Rp 13,08 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News