JAKARTA. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diminta untuk membuka aliran dana pemasok PT Permata Hijau Sawit (PHS). Ini dimaksudkan untuk menelusuri sejumlah kejanggalan kasus pajak yang dialamatkan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak kepada PHS.

"Kami memohon kepada Panitia Kerja Perpajakan, agar PPATK membuka aliran dana supplier kami yang diduga fiktif oleh Ditjen Pajak," kata Direktur PHS Johny Virgo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (18/5).

Sebab, sambung dia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT Puteri Windu Semesta, perusahaan pemasok barang yang diindikasikan fiktif oleh Ditjen Pajak, justru diterbitkan oleh Ditjen Pajak itu sendiri.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

"Kejanggalan lain, Direktur PT Putri Windu Semesta telah kami pertemukan dengan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Utara I, namun tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Direktur Jenderal Pajak menggelar konferensi pers terkait penyelewengan pajak yang disinyalir dilakukan PHS. PHS dituding memalsukan faktur pajak dan mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 300 miliar.

PHS, melalui kuasa kukumnyak Agus Liana membantah tudingan tersebut. PHS, dia mengklaim, telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menggunakan faktur sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Justru, PHS memiliki hak restitusi PPN lebih bayar sebesar Rp 530 miliar yang tertahan selama tiga tahun di Ditjen Pajak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News