JAKARTA. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan menelusuri aliran dana di rekening hakim-hakim konstitusi lainnya. Hal ini menyusul terungkapnya kasus suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi non aktif Akil Mochtar.

"Kami akan bergerak. Saya katakan tadi, semua pihak yang terkait kasus ini, kami anggap perlu ditelusuri," ujar Kepala PPATK M Yusuf di Kompleks Parlemen, Rabu (16/10) saat ditanya soal perlu atau tidaknya hakim konstitusi lain diperiksa.

Untuk menelusuri aliran dana para hakim konstitusi itu, PPATK menerapkan skala prioritas. Saat ini KPK tengah mendalami transaksi di rekening Akil Mochtar dan kerabatnya. Dari situ, PPATK menemukan adanya sejumlah yang yang dikirim ke sebuat CV yang diatasnamakan istri Akil.

"Nanti perlu didalami, setor apa alasannya, kenapa jumlahnya begitu besar. Nanti penegak hukum yang akan klarifikasi," imbuh Yusuf.

Selanjutnya, PPATK akan bergerak menelusui aliran dana di rekening hakim konstitusi lain Maria Farida Indrati dan Anwar Usman. Anwar dan Maria menangani perkara pilkada di dua daerah tersebut bersama dengan Akil.

Diberitakan sebelumnya, Akil diduga bersama-sama pengacara Susi Tur Andayani menerima suap dari pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terkait Pilkada Lebak. Susi dan Wawan juga telah ditetapkan menjadi tersangka.

Sementara itu, dalam kasus Gunung Mas, Akil bersama-sama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Chairun Nisa diduga menerima suap dari pengusaha Cornelis Nalau dan calon bupati petahana Hambit Bintih. Chairun Nisa, Cornelis, dan Bintih telah menjadi tersangka pula.

Adapun barang bukti suap dalam kasus ini berupa uang Rp 1 miliar terkait Pilkada Lebak dan Rp 3 miliar terkait Pilkada Gunung Mas. Untuk penyidikan kasus dugaan suap ini, KPK juga telah memeriksa Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar sebagai saksi. (Sabrina Asril/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan