JAKARTA. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus berupaya mengurangi ruang gerak korupsi dan praktik suap dengan pembatasan transaksi tunai maksimal Rp 100 juta. Wakil Kepala PPATK Agus Santoso berharap, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia terpilih yang baru dilantik, Mirza Adityaswara, mendorong Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai. Sebab, menurut Agus, RUU Pembatasan Transaksi Tunai juga sesuai dengan misi Bank Indonesia. Karena, pembatasan transaksi tunai juga sebagai bagian dari kampanye dan perwujudan less cash society. Selain itu, pembatasan transaksi tunai juga merupakan bagian perwujudan financial inclusion, seperti yang diinginkan oleh Bank Indonesia (BI). "Ini bisa didorong juga untuk masuk dalam substansi RUU Pembatasan Transaksi Tunai," kata Agus di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (3/10). Agus melanjutkan, beberapa kasus tindak pidana korupsi, suap dan juga pencucian uang yang menimpa pejabat penyelenggara negara, merupakan salah satu bukti mendesaknya RUU Pembatasan Transaksi Tunai untuk segera disahkan. "Saya kira dengan kejadian ini, dalam kasus RR (Rudi Rubiandini) tertangkap tangan tunai, dan sekarang Ketua MK tertangkap tangan dengan uang tunai, saya kira memang sudah waktunya untuk menyegerakan pembahasan RUU Pembatasan Transaksi Tunai hanya boleh Rp 100 juta. Apakah itu rupiah atau equivalent, valas equivalent rupiah. Selebihnya harus pakai rekening," jelasnya. Sebenarnya, PPATK sudah memberikan usulan ke BI secara resmi pada akhir tahun 2012. Dalam surat tersebut, diusulkan pembatasan maksimal transaksi tunai adalah Rp 100 juta dan hal itu dapat dimasukkan dalam amendemen undang-undang BI. Walaupun begitu, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, bentuk aturan mengenai pembatasan transaksi tunai tidak mesti dimasukkan ke UU, tapi dapat dikeluarkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Menurutnya hal itu sudah cukup mewakili. PPATK sendiri menegaskan jika angka batasan Rp 100 juta ini bukan angka mutlak. Tidak masalah jika BI mau menerapkan transaksi tunai dengan batasan yang lebih tinggi. Selain itu, dengan transaksi uang tunai yang saat ini masih no limit juga masih bisa terdapat uang palsu. Dengan begitu, aturan pembatasan transaksi tunai juga untuk menanggulangi hal tersebut. Usulan pembatasan transaksi tunai tersebut bertujuan agar masyarakat Indonesia semakin banyak yang menggunakan fasilitas dan mengenal perbankan. Selain itu, pembatasan ini pun dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap uang tunai sehingga dapat mencegah kasus perampokan dan juga korupsi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
PPATK minta BI membatasi transaksi tunai
JAKARTA. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus berupaya mengurangi ruang gerak korupsi dan praktik suap dengan pembatasan transaksi tunai maksimal Rp 100 juta. Wakil Kepala PPATK Agus Santoso berharap, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia terpilih yang baru dilantik, Mirza Adityaswara, mendorong Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai. Sebab, menurut Agus, RUU Pembatasan Transaksi Tunai juga sesuai dengan misi Bank Indonesia. Karena, pembatasan transaksi tunai juga sebagai bagian dari kampanye dan perwujudan less cash society. Selain itu, pembatasan transaksi tunai juga merupakan bagian perwujudan financial inclusion, seperti yang diinginkan oleh Bank Indonesia (BI). "Ini bisa didorong juga untuk masuk dalam substansi RUU Pembatasan Transaksi Tunai," kata Agus di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (3/10). Agus melanjutkan, beberapa kasus tindak pidana korupsi, suap dan juga pencucian uang yang menimpa pejabat penyelenggara negara, merupakan salah satu bukti mendesaknya RUU Pembatasan Transaksi Tunai untuk segera disahkan. "Saya kira dengan kejadian ini, dalam kasus RR (Rudi Rubiandini) tertangkap tangan tunai, dan sekarang Ketua MK tertangkap tangan dengan uang tunai, saya kira memang sudah waktunya untuk menyegerakan pembahasan RUU Pembatasan Transaksi Tunai hanya boleh Rp 100 juta. Apakah itu rupiah atau equivalent, valas equivalent rupiah. Selebihnya harus pakai rekening," jelasnya. Sebenarnya, PPATK sudah memberikan usulan ke BI secara resmi pada akhir tahun 2012. Dalam surat tersebut, diusulkan pembatasan maksimal transaksi tunai adalah Rp 100 juta dan hal itu dapat dimasukkan dalam amendemen undang-undang BI. Walaupun begitu, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, bentuk aturan mengenai pembatasan transaksi tunai tidak mesti dimasukkan ke UU, tapi dapat dikeluarkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Menurutnya hal itu sudah cukup mewakili. PPATK sendiri menegaskan jika angka batasan Rp 100 juta ini bukan angka mutlak. Tidak masalah jika BI mau menerapkan transaksi tunai dengan batasan yang lebih tinggi. Selain itu, dengan transaksi uang tunai yang saat ini masih no limit juga masih bisa terdapat uang palsu. Dengan begitu, aturan pembatasan transaksi tunai juga untuk menanggulangi hal tersebut. Usulan pembatasan transaksi tunai tersebut bertujuan agar masyarakat Indonesia semakin banyak yang menggunakan fasilitas dan mengenal perbankan. Selain itu, pembatasan ini pun dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap uang tunai sehingga dapat mencegah kasus perampokan dan juga korupsi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
