KONTAN.CO.ID - TANGERANG. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didanai melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berpotensi menjadi model yang dapat direplikasi secara nasional untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, model tersebut diterapkan dalam penyaluran MBG bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Khusus (SKH) 01 Kabupaten Tangerang, Banten.

Baca Juga: Rosan: Minat Investasi Asing ke RI Masih Tinggi, Iklim Investasi Makin Kondusif

Seluruh pembiayaan program berasal dari dana CSR sehingga tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Program Makan Bergizi Gratis ini dibiayai murni oleh CSR perusahaan, bukan dari APBN. Kami berharap model kolaborasi seperti ini dapat menjadi benchmark nasional dalam mendukung pelaksanaan Program MBG," ujar Ivan di SKH 01 Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (16/7/2026).

Ivan menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan 24 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Gernas APU PPT) yang mengusung tema Indonesia Anti Pencucian Uang 24 Karat.

Menurutnya, skema pendanaan melalui CSR menunjukkan sektor swasta dapat berperan aktif dalam mendukung program pemerintah.

Baca Juga: Ledakan Gudang Amunisi TNI di Madiun, Satu Prajurit Tewas dan Enam Terluka

Mulai dari pendanaan, distribusi makanan hingga pemantauan kualitas gizi dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak sehingga dinilai dapat menjadi contoh pelaksanaan MBG di daerah lain.

Selain mendukung pemenuhan gizi, Ivan mengatakan program tersebut juga menjadi wujud kepedulian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih inklusif.

"Kita harus memuliakan saudara-saudara kita yang luar biasa. Mereka memiliki kemampuan dan potensi yang harus terus kita dukung. PPATK siap terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan seluruh mitra untuk memperluas gerakan kepedulian ini," katanya.

Ivan menambahkan, Gernas APU PPT bukan hanya menjadi agenda PPATK, melainkan gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perbankan, asosiasi, dan berbagai pemangku kepentingan.

Karena itu, PPATK berkomitmen terus mendorong kolaborasi lintas sektor yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Baca Juga: Investasi Hilirisasi Capai Rp 300,1 Triliun, Menyumbang Hampir 30% Investasi Nasional

Program MBG berbasis pendanaan CSR telah berjalan sejak September 2024.

Hingga pertengahan Juli 2026, program tersebut telah diterapkan di 36 sekolah, dengan mayoritas merupakan sekolah yang melayani anak berkebutuhan khusus. Sebanyak 5.235 penerima manfaat, yang terdiri dari siswa dan tenaga pendidik, telah menerima manfaat dari program tersebut.

Sementara itu, CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan kolaborasi tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memperluas akses makanan bergizi bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

"Kami bersyukur dapat bekerja sama dengan PPATK, Pemerintah Kabupaten Tangerang, OVO, Grab, dan Yayasan Inklusi Pelita Bangsa untuk menghadirkan manfaat nyata bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," ujar Neneng.

Di sisi lain, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menilai Program MBG menjadi bagian penting dalam mendukung proses belajar dan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus.

Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pelayanan, serta kesempatan yang setara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News