KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga Oktober 2026 menunjukkan kinerja yang impresif. Namun, kenaikan tersebut belum tentu menggambarkan penguatan daya beli masyarakat karena turut dipengaruhi oleh penurunan pencairan restitusi pajak.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 793,55 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka tersebut tumbuh 39,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pengamat perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut perlu dicermati. Pasalnya, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan situasi pada semester I-2026, ketika penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh tinggi di tengah keluhan wajib pajak terkait penahanan restitusi.

Baca Juga: CORE Sebut Lonjakan PPN Tak Sepenuhnya Cerminkan Kuatnya Konsumsi

Menurut Fajry, pertumbuhan penerimaan PPN Dalam Negeri (PPN DN) pada Oktober 2026 bahkan lebih tinggi dibandingkan periode ketika pemerintah menaikkan tarif PPN pada 2022.

Hingga Oktober 2026, PPN DN tercatat tumbuh 50,7%. Angka tersebut melampaui pertumbuhan pada 2022 yang sebesar 38,4%, meskipun saat itu pemerintah menaikkan tarif PPN dan konsumsi masyarakat mengalami lonjakan.

Padahal, perekonomian pada 2022 juga mendapatkan dukungan dari booming komoditas sawit beserta produk turunannya. Selain itu, tingkat inflasi pada tahun tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun ini sehingga turut mendorong penerimaan pajak secara nominal.

Fajry menilai, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM tahun ini tidak semata-mata didorong oleh penguatan konsumsi maupun aktivitas ekonomi. Pengetatan pencairan restitusi pajak juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi.

"Kenaikan penerimaan PPN dan PPnBM per Oktober 2026 bukan sekadar cerminan daya beli atau penguatan ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh pengetatan restitusi pajak," ujar Fajry kepada KONTAN, Jumat (13/11).

Senada, Direktur Eksekutif IEF Research Institute Ariawan Rahmat menyebutkan, terdapat dua faktor yang turut menjelaskan tingginya pertumbuhan penerimaan PPN tahun ini. Kedua faktor tersebut adalah rendahnya basis pembanding pada tahun lalu dan penurunan pencairan restitusi pajak.

Menurut perhitungannya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak mungkin mencapai kecepatan yang sama dengan kenaikan penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 39,1%.

Pada tahun lalu, penerimaan PPN dan PPnBM neto masih mengalami kontraksi hingga akhir November akibat besarnya restitusi yang dicairkan kepada wajib pajak. Kondisi tersebut menyebabkan basis pembanding penerimaan pajak tahun ini relatif rendah.

Di sisi lain, pencairan restitusi pajak hingga September 2026 tercatat hanya Rp 198,71 triliun. Jumlah tersebut turun 38,08% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 320,91 triliun.

Baca Juga: Pendapatan Transmigran Naik 4 Kali Lipat, Ini Strategi Kementerian Transmigrasi

Secara khusus, restitusi PPN dan PPnBM mengalami penurunan sebesar 38,6%, dari Rp 224,75 triliun menjadi Rp 137,79 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp 87 triliun dibandingkan pencairan restitusi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ariawan menilai, berkurangnya pencairan restitusi tersebut secara otomatis meningkatkan penerimaan pajak neto yang dibukukan pemerintah. Dengan kata lain, sebagian pertumbuhan penerimaan PPN tahun ini sebenarnya berasal dari restitusi yang belum dibayarkan kepada wajib pajak.

"Sebagian pertumbuhan PPN tahun ini adalah restitusi yang tertunda, yang pada waktunya tetap harus dibayar," kata Ariawan.

Meski demikian, PPN masih menjadi salah satu sumber penerimaan yang berpotensi diandalkan pemerintah hingga akhir tahun.

Ariawan menyebutkan, terdapat sejumlah faktor yang dapat menopang penerimaan PPN pada November dan Desember 2026.

Pertama, faktor musiman berupa peningkatan pencairan belanja pemerintah serta aktivitas konsumsi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kedua, karakteristik PPN yang dipungut berdasarkan transaksi dan disetorkan setiap bulan membuat arus penerimaannya relatif lebih stabil.

Baca Juga: PFII Belum Beroperasi, Kemenkeu Masih Kebut Empat Aturan Turunan

Ketiga, perbaikan administrasi perpajakan melalui implementasi sistem Coretax juga berpotensi memberikan dukungan terhadap penerimaan pajak.

Kendati demikian, Ariawan mengingatkan bahwa penerimaan PPN saja belum cukup untuk menutup target penerimaan pajak tahun ini.

Hingga Oktober 2026, total penerimaan pajak tercatat mencapai Rp 1.796,8 triliun atau tumbuh 23,2% secara tahunan. Realisasi tersebut setara dengan 76,2% dari target APBN 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih perlu mengumpulkan sekitar Rp 514 triliun pada November dan Desember untuk mencapai outlook penerimaan sebesar Rp 2.310,8 triliun.

Artinya, pemerintah harus mengumpulkan rata-rata Rp 257 triliun setiap bulan dalam dua bulan terakhir tahun ini. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata penerimaan bulanan selama 10 bulan pertama yang berada di kisaran Rp 180 triliun.

Sementara itu, apabila mengacu pada target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun, kekurangan penerimaan pajak bahkan mencapai sekitar Rp 561 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News