JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemdag) menolak usulan Kementerian Perindustrian (Kemperin) yang mengusulkan mengenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap telepon genggam atau ponsel sebesar 20%. "Memang ada ide untuk itu, tapi kami bertekad PPnBM handphone akan ada jika sudah ada industri di dalam negeri yang memproduksi itu," kata Menteri Perdagangan, M. Lutfi di kantornya, Selasa (3/6). Penolakan Kemdag ini menjadi lampu merah bagi upaya pemerintah mengurangi impor ponsel. Apalagi Kemdag merupakan salah satu kementerian teknis yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekspor dan impor.
PPnBM ponsel ada jika lokal bisa memproduksi
JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemdag) menolak usulan Kementerian Perindustrian (Kemperin) yang mengusulkan mengenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap telepon genggam atau ponsel sebesar 20%. "Memang ada ide untuk itu, tapi kami bertekad PPnBM handphone akan ada jika sudah ada industri di dalam negeri yang memproduksi itu," kata Menteri Perdagangan, M. Lutfi di kantornya, Selasa (3/6). Penolakan Kemdag ini menjadi lampu merah bagi upaya pemerintah mengurangi impor ponsel. Apalagi Kemdag merupakan salah satu kementerian teknis yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekspor dan impor.
