JAKARTA. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya menuntaskan proses islah setelah sempat dilanda konflik internal. PPP kini membuka diri terhadap semua opsi koalisi. "Sesuai fatwa islah Majelis Syariah kemarin, PPP berada pada kilometer nol untuk koalisi," kata Muhammad Romahurmuzy, Sekretaris Jenderal PPP, kepada KONTAN via pesan pendek, Jumat, (25/4). Menurut Romahurmuzy, yang akrab disapa Romy, dengan adanya konsekuensi islah, maka PPP membuka diri terhadap seluruh opsi politik yang memungkinkan. PPP memiliki modal politik sebesar 45-50 kursi DPR dari persyaratan pengusungan calon sebesar minimal 112 kursi. Mukernas III PPP juga menugaskan Majelis Musyawarah partai sebagai komunikator politik institusional secara kolektif kolegial ke dalam dan ke luar PPP dalam urusan pembentukan koalisi dan pencapresan. Majelis Musyawarah diatur dalam Pasal 56 Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP yang terdiri atas ketuanya, 1 orang, yakni Ketua Umum Suryadarma Ali, plus 9 orang pucuk pimpinan partai, yaitu 4 waketum (Hasrul Azwar, Suharso, Emron Pangkapi, Lukman Saifudin), Sekjen (Romi), 3 Ketua Majelis (Syariah, KH Maimoen Zubair; Pertimbangan, KH Zarkasih Nur, Barlianta Harahap), dan Ketua Mahkamah Partai (Chozin Chumaidy) "Mulai hari ini PPP melakukan pendekatan komunikasi secara proaktif mengingat pekan-pekan terakhir kami berkonsentrasi pada penyelesaian masalah internal. Soal peluang, PPP masih menempatkan seluruh poros pada peluang yang sama. Baik kepada Jokowi-PDIP; Prabowo-Gerindra; ARB-PG; maupun poros keempat bersama Partai Demokrat," pungkas Romy.
PPP buka peluang untuk seluruh opsi koalisi
JAKARTA. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya menuntaskan proses islah setelah sempat dilanda konflik internal. PPP kini membuka diri terhadap semua opsi koalisi. "Sesuai fatwa islah Majelis Syariah kemarin, PPP berada pada kilometer nol untuk koalisi," kata Muhammad Romahurmuzy, Sekretaris Jenderal PPP, kepada KONTAN via pesan pendek, Jumat, (25/4). Menurut Romahurmuzy, yang akrab disapa Romy, dengan adanya konsekuensi islah, maka PPP membuka diri terhadap seluruh opsi politik yang memungkinkan. PPP memiliki modal politik sebesar 45-50 kursi DPR dari persyaratan pengusungan calon sebesar minimal 112 kursi. Mukernas III PPP juga menugaskan Majelis Musyawarah partai sebagai komunikator politik institusional secara kolektif kolegial ke dalam dan ke luar PPP dalam urusan pembentukan koalisi dan pencapresan. Majelis Musyawarah diatur dalam Pasal 56 Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP yang terdiri atas ketuanya, 1 orang, yakni Ketua Umum Suryadarma Ali, plus 9 orang pucuk pimpinan partai, yaitu 4 waketum (Hasrul Azwar, Suharso, Emron Pangkapi, Lukman Saifudin), Sekjen (Romi), 3 Ketua Majelis (Syariah, KH Maimoen Zubair; Pertimbangan, KH Zarkasih Nur, Barlianta Harahap), dan Ketua Mahkamah Partai (Chozin Chumaidy) "Mulai hari ini PPP melakukan pendekatan komunikasi secara proaktif mengingat pekan-pekan terakhir kami berkonsentrasi pada penyelesaian masalah internal. Soal peluang, PPP masih menempatkan seluruh poros pada peluang yang sama. Baik kepada Jokowi-PDIP; Prabowo-Gerindra; ARB-PG; maupun poros keempat bersama Partai Demokrat," pungkas Romy.
