JAKARTA. Fraksi PPP setuju adanya pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Namun, sebelum melakukan rencana itu, fraksi ini meminta pemerintah melakukan enam hal. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP Romahurmuziy mengungkapkan, enam hal tersebut untuk memastikan kesiapan pemerintah sebelum rencana pengendalian BBM subsidi dilakukan. Keenam hal itu yakni, Pertama, kesiapan infrastruktur. Asal tahu saja, berdasarkan data Pertamina, dari 4.667 SPBU di seluruh Indonesia, baru 1.686 yang menjual Pertamax. Sisanya, masih memerlukan modifikasi dan perlu investasi tambahan agar bisa menjual BBM non subsidi.Di wilayah Jabodetabek saja, yang merupakan wilayah terbesar menyerap BBM bersubsidi, masih terdapat 174 SPBU yang belum memiliki dispenser non subsidi dan ada tiga kecamatan yang pom bensinnya belum memiliki tangki timbun Pertamax. "Itu dulu disiapkan, tidak ada lagi yang kurang di Jabodetabek, baru pengendalian bisa dilakukan," katanya saat rapat kerja komisi VII dengan pemerintah, Senin, (13/12).Kedua, kesiapan sosialisasi. Menurut Romi, dalam undang-undang selalu ada amanat penghematan konsumsi volume BBM subsidi. Cuma dia menilai langkah penghematan itu diajukan ke DPR dalam waktu yang terlalu singkat. "Ke DPR diajukannya saja baru minggu lalu. Ibaratnya sudah mau magrib baru diajukan. Masa kami mau ajak orang puasa saat sudah mendekati magrib," tegasnya.Ketiga, identifikator untuk membedakan mana kendaraan yang berhak dapat subsidi dan mana yang tidak. Keempat,antisipasi terhadap manipulasi. "Supaya tidak disalahgunakan pasar gelap."Kelima, kesiapan dampak sosial ekonomi. Keenam, pemberian insentif kepada masyarakat, khususnya UKM yang masih mnggunakan kendaraan plat hitam sebagai alat operasional usaha.Sekedar informasi, pemerintah mengungkapkan pemgaturan BBM bersubsidi 2011 diperkirakan dapat ,menghemat Rp 3,8 triliun dari alokasi anggaran subsidi BBM, BBN, dan LPG sebesar Rp 95,9 triliun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
PPP minta pemerintah siapkan 6 hal sebelum pembatasan BBM dilakukan
JAKARTA. Fraksi PPP setuju adanya pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Namun, sebelum melakukan rencana itu, fraksi ini meminta pemerintah melakukan enam hal. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP Romahurmuziy mengungkapkan, enam hal tersebut untuk memastikan kesiapan pemerintah sebelum rencana pengendalian BBM subsidi dilakukan. Keenam hal itu yakni, Pertama, kesiapan infrastruktur. Asal tahu saja, berdasarkan data Pertamina, dari 4.667 SPBU di seluruh Indonesia, baru 1.686 yang menjual Pertamax. Sisanya, masih memerlukan modifikasi dan perlu investasi tambahan agar bisa menjual BBM non subsidi.Di wilayah Jabodetabek saja, yang merupakan wilayah terbesar menyerap BBM bersubsidi, masih terdapat 174 SPBU yang belum memiliki dispenser non subsidi dan ada tiga kecamatan yang pom bensinnya belum memiliki tangki timbun Pertamax. "Itu dulu disiapkan, tidak ada lagi yang kurang di Jabodetabek, baru pengendalian bisa dilakukan," katanya saat rapat kerja komisi VII dengan pemerintah, Senin, (13/12).Kedua, kesiapan sosialisasi. Menurut Romi, dalam undang-undang selalu ada amanat penghematan konsumsi volume BBM subsidi. Cuma dia menilai langkah penghematan itu diajukan ke DPR dalam waktu yang terlalu singkat. "Ke DPR diajukannya saja baru minggu lalu. Ibaratnya sudah mau magrib baru diajukan. Masa kami mau ajak orang puasa saat sudah mendekati magrib," tegasnya.Ketiga, identifikator untuk membedakan mana kendaraan yang berhak dapat subsidi dan mana yang tidak. Keempat,antisipasi terhadap manipulasi. "Supaya tidak disalahgunakan pasar gelap."Kelima, kesiapan dampak sosial ekonomi. Keenam, pemberian insentif kepada masyarakat, khususnya UKM yang masih mnggunakan kendaraan plat hitam sebagai alat operasional usaha.Sekedar informasi, pemerintah mengungkapkan pemgaturan BBM bersubsidi 2011 diperkirakan dapat ,menghemat Rp 3,8 triliun dari alokasi anggaran subsidi BBM, BBN, dan LPG sebesar Rp 95,9 triliun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
