KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai layak untuk tetap menjabat sebagai menteri di periode kedua pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Hal itu diungkapkan oleh PPP yang merupakan salah satu partai koalisi dalam pemilihan presiden 2019-2024 lalu. PPP melihat kinerja menteri yang pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut cukup baik.

"(Sri Mulyani) Salah satunya yang bisa dipertimbangkan karena kinerja juga lumayan," ujar Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (15/10).

Baca Juga: Sri Mulyani blokir 325 importir nakal, lima di antaranya dicabut izinnya

Meski begitu Awiek, sapaan Baidowi, bilang keputusan soal menteri merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu presiden yang berwenang untuk menentukan pembantunya di kabinet.

Selain itu ia pun meyakini presiden memiliki indikator tertentu untuk menilai kinerja menterinya. Hal itu akan menjadi penilaian dalam kinerja selama 5 tahun periode pertama.

Namun, PPP juga sebelumnya pernah bertemu dengan Jokowi. Meski tidak meminta pos menteri tertentu, Awiek bilang PPP menyampaikan posisi yang kerap diisi oleh kader PPP dalam kabinet. "Misalnya pos Menteri Agama, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Sosial, maupun Menteri Perumahan Rakyat," terang Awiek.

Baca Juga: Pasar Berharap Tim Ekonomi Kabinet Jokowi Tak Didominasi Politisi

Selain posisi tersebut, PPP juga pernah mengisi sejumlah kementerian lain pada awal masa reformasi. Antara lain adalah Menteri Investasi dan Menteri Pangan dan Hortikultura. Meski begitu Awiek bilang tidak akan memaksakan pos kementerian tertentu. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .