JAKARTA. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menerima kontrak koalisi yang baru secara tertulis. Tetapi, Wakil Sekretaris Jenderal PPP M. Romahurmuziy mengaku, pihaknya sudah mengetahui poin-poin dalam kontrak baru tersebut.Romahurmuziy mengatakan, Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali sudah membaca poin-poin kontrak baru tersebut. Menurutnya, PPP juga sudah memberikan sejumlah perbaikan. Romy panggilan akrab Romahurmuziy menjelaskan ada tiga hal baru dalam kontrak koalisi baru tersebut. Poin pertama soal peresmian keberadaan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah (Setgab)."Sebelumnya setgab dibentuk dan berjalan dengan landasan pernyataan kehendak atau kebulatan lisan para ketua umum dan SBY. Tapi, dengan kontrak baru ini diformalkan menjadi sebuah rumusan yg dokumentasinya tertulis," imbuhnya.Poin kedua mengenai reorganisasi Setgab. Romy memaparkan, dalam kontrak baru, ketua harian akan dipegang secara kolektif dan dilakukan secara bergiliran. Sebelumnya, ketua harian dan sekretaris Setgab dijabat permanen.Romy menilai, restrukturisasi ini untuk membuat Setgab lebih dinamis, memberikan kesempatan bagi partai lainnya serta mengurani kesenjangan komunikasi yang selama ini dijalankan Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya (Golkar)."Dengan seluruh ketua umum parpol anggota setgab mendapatkan kesempatan yang sama duduk sebagai ketua harian, maka komitmen terhadap seluruh kesepakatan tentunya akan dijalankan secara lebih mengikat di parlemen, ketimbang masa sebelumnya," tegasnya.Poin ketiga, ada penghargaan dan hukuman (reward and punishment). Romy menjelaskan, hukuman itu berupa hak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi utusan partai politik yang duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.Dengan adanya kontrak baru ini, Romy yakin koalisi akan semakin harmonis. Selain itu, dia mengatakan tata etika koalisi yang selama ini terasa longgar bisa lebih ditegakkan. "Agar tidak ada multi interpretasi terhadap makna "koalisi"," katanya.Tapi, PPP akan menolak jika dalam kontrak baru ini terjadi penyeragaman pendapat. Pasalnya, bagi Romy ruang perbedaan sangat dimungkinkan beberapa ketika menyangkut persoalan identitas dan ideologi masing-masing partai anggota koalisi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
PPP yakin kontrak baru bikin koalisi lebih harmonis
JAKARTA. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menerima kontrak koalisi yang baru secara tertulis. Tetapi, Wakil Sekretaris Jenderal PPP M. Romahurmuziy mengaku, pihaknya sudah mengetahui poin-poin dalam kontrak baru tersebut.Romahurmuziy mengatakan, Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali sudah membaca poin-poin kontrak baru tersebut. Menurutnya, PPP juga sudah memberikan sejumlah perbaikan. Romy panggilan akrab Romahurmuziy menjelaskan ada tiga hal baru dalam kontrak koalisi baru tersebut. Poin pertama soal peresmian keberadaan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah (Setgab)."Sebelumnya setgab dibentuk dan berjalan dengan landasan pernyataan kehendak atau kebulatan lisan para ketua umum dan SBY. Tapi, dengan kontrak baru ini diformalkan menjadi sebuah rumusan yg dokumentasinya tertulis," imbuhnya.Poin kedua mengenai reorganisasi Setgab. Romy memaparkan, dalam kontrak baru, ketua harian akan dipegang secara kolektif dan dilakukan secara bergiliran. Sebelumnya, ketua harian dan sekretaris Setgab dijabat permanen.Romy menilai, restrukturisasi ini untuk membuat Setgab lebih dinamis, memberikan kesempatan bagi partai lainnya serta mengurani kesenjangan komunikasi yang selama ini dijalankan Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya (Golkar)."Dengan seluruh ketua umum parpol anggota setgab mendapatkan kesempatan yang sama duduk sebagai ketua harian, maka komitmen terhadap seluruh kesepakatan tentunya akan dijalankan secara lebih mengikat di parlemen, ketimbang masa sebelumnya," tegasnya.Poin ketiga, ada penghargaan dan hukuman (reward and punishment). Romy menjelaskan, hukuman itu berupa hak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi utusan partai politik yang duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.Dengan adanya kontrak baru ini, Romy yakin koalisi akan semakin harmonis. Selain itu, dia mengatakan tata etika koalisi yang selama ini terasa longgar bisa lebih ditegakkan. "Agar tidak ada multi interpretasi terhadap makna "koalisi"," katanya.Tapi, PPP akan menolak jika dalam kontrak baru ini terjadi penyeragaman pendapat. Pasalnya, bagi Romy ruang perbedaan sangat dimungkinkan beberapa ketika menyangkut persoalan identitas dan ideologi masing-masing partai anggota koalisi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
