KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas (satgas) deregulasi untuk mengatasi hambatan investasi di tanah air. 

Merespons hal ini, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai langkah ini tidak diperlukan, mengingat sudah ada kementerian khusus yang juga bertugas dalam meningkatkan investasi di dalam negeri. 

Nailul juga menegaskan bahwa satgas ini bersifat ad hoc yang nantinya juga akan terdiri dari elemen pemerintah. Selain itu, presiden juga telah memiliki kementerian koordinator yang juga mengkoordinasikan masalah hambatan investasi. 

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

"Jadi kehadiran satgas ini menurut hemat saya sangat tidak diperlukan karena sudah ada kementerian atau lembaga yang bekerja di ranah yang sama. Justru adanya satgas justru menambah beban APBN," jelas Nailul pada Kontan.co.id, Minggu (17/5/2026). 

Baca Juga: Kritik Pidato Prabowo, Seakan Pemerintah Tidak Berpihak Pada Nasib Masyarakat

Nailul menegaskan bahwa investor memerlukan kepastian hukum dan arah kebijakan publik yang nyata. Sementara, kehadiran satgas ini dinilai akan menjadi hambatan ketika kepastian hukum bisa berubah-ubah. 

"Banyak kebijakan yang diganti selang beberapa hari atau bulan. Akhirnya dunia usaha menyesuaikan lagi dengan arah kebijakan yang baru," ungkap Nailul. 

"Jadi ini yang membuat dunia usaha resah dan akhirnya banyak investor enggan masuk ke Indonesia. Jadi kebijakan satgas-satgas ini tidak efektif," lanjutnya. 

Baca Juga: Warga Desa Tak Pakai Dolar, Begini Fakta Warga Desa Justru Paling Rentan

Di sisi lain, menurutnya deregulasi sudah merupakan amanat dari UU Cipta Kerja. Namun amanat itu justru dinilai memperburuk iklim berusaha dan ketenagakerjaan di dalam negeri. 

Lebih lanjut, Nailul menilai penghambat utama investasi masuk yakni sistem perizinan tidak efektif. Hal ini juga yang membuat celah korupsi di dalamnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News