KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto tengah merencanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) deregulasi, disinyalir ini sebagai langkah untuk menyederhanakan beragam regulasi yang dinilai menyulitkan investasi di tanah air.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengatakan bahwa deregulasi yang bakal dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkaitan dengan kebijakan ekspor dan impor. Menurutnya, ini akan menciptakan iklim usaha yang lebih baik.

“Di Kemendag itu kan deregulasinya terkait dengan kebijakan impor, kebijakan ekspor, kemudian kemudahan berusaha dan semuanya. Semua kebijakan-kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih bagus akan kita deregulasi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (17/4).

Kartu Debit KB Bank Catat Pertumbuhan Transaksi Tertinggi di Jaringan ATM Bersama

Baca Juga: Prabowo Tunjuk Mensesneg Sebagai Jubir Presiden, Bantu Hasan Nasbi

Meski demikian, Budi belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait kebijakan deregulasi ini, pasalnya Satgas tersebut masih dalam pembentukan.

“Nanti bareng-bareng K/L seperti apa kebijakannya, tapi yang jelas dari Kemendag seperti itu yang akan kita lakukan sebagai dasar,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mendengarkan aspirasi pelaku usaha dan memperbaiki hambatan struktural yang selama ini membatasi potensi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami berharap tujuan dari deregulasi yang digaungkan oleh pemerintah dapat selaras dengan kebutuhan iklim usaha tersebut, serta pemerintah dapat terus melibatkan dunia usaha menjadi bagian dari task force tersebut," ujar Shinta kepada Kontan, Selasa (15/4).

Baca Juga: Prabowo Finalisasi Tambahan Anggaran Rp 8,1 Triliun, Pembangunan IKN Berlanjut!

Shinta menuturkan berdasarkan masukan dari para pelaku usaha, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini tidak semata berasal dari tekanan eksternal seperti pelemahan permintaan global atau risiko perang tarif, namun juga dari dalam negeri.

Seperti, regulasi yang tumpang tindih, birokrasi perizinan yang masih rumit, serta ekonomi biaya tinggi (high cost of economy). Menurutnya, komitmen kuat diperlukan untuk memangkas birokrasi yang tidak produktif dan responsif. Serta mempercepat perizinan agar perdagangan dan investasi dapat tumbuh lebih cepat dan efisien.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News