KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korporasi yang melakukan pembakaran hutan secara sengaja. 

Prabowo menegaskan apabila ditemukan bukti keterlibatan, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin usaha.

“Siapa pun, korporasi apa pun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting,” ujar Kepala Negara saat memimpin Rapat Terbatas Penanganan Karhutla di Riau dipantau secara daring, Senin (24/8/2026). 

Baca Juga: arhutla Riau Meluas, 16.277 Hektare Lahan Terbakar Sepanjang 2026

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan. 

Menurutnya, pemerintah tidak hanya memastikan api dapat segera dipadamkan, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah kebakaran sejak munculnya indikasi awal, serta memastikan tidak ada pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar. 

Dalam kesempatan yang sama Prabowo juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan tindakan dini di setiap titik hotspot guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkembang menjadi titik api. 

Kepala Negara meminta langkah pencegahan dilakukan segera, termasuk dengan membangun sumur bor di lokasi-lokasi yang terdeteksi memiliki hotspot.

“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air,” ujar Presiden. 

Selain tindakan teknis di lapangan, Kepala Negara juga meminta seluruh aparat memperkuat pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat di tingkat desa. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pembakaran lahan dilarang keras dan dapat menimbulkan dampak luas.

“Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” imbuh Kepala Negara.

Baca Juga: Centrepark: Kenaikan Tarif Parkir Bisa Buka Peluang Investasi

Prabowo meminta pemerintah daerah bersama TNI dan Polri menjelaskan kepada masyarakat bahwa apabila terdapat kebutuhan untuk membuka lahan, masyarakat dapat melaporkannya kepada kepala desa, camat, maupun bupati. 

Pemerintah, lanjut Presiden Prabowo akan membantu masyarakat melalui mekanisme yang terorganisasi, termasuk dengan melibatkan kelompok tani dan koperasi.

“Jadi tolong diorganisir, per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen selidiki. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut,” ucap Prabowo. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News