KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan membahas sejumlah isu strategis dalam, salah satunya terkait kelanjutan proyek jet tempur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, salah satu topik yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut adalah proyek pengembangan jet tempur IF-X atau KF-21. Presiden menyampaikan komitmen pemerintah untuk segera mengirimkan tim ke Korea Selatan guna menindaklanjuti proyek tersebut.

“Dan Bapak Presiden menyampaikan akan segera mengirim tim, baik itu yang sifatnya technical maupun engineering,” tutur Airlangga kepada awak media, usai melakukan pertemuan bilateral bersama Presiden Prabowo dengan Presiden Republik Korea Lee Jae Myung, di Korea Selatan, Rabu (1/4/2026).

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Adapun proyek pengembangan jet tempur ini sebenarnya sudah dijalankan sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berlanjut pada masa Presiden Joko Widodo.  hingga saat ini dapat terus berlanjut.

Baca Juga: KPK Sebut Ono Surono Berada di Rumah Saat Penggeledahan

Menurutnya, terdapat sejumlah isu teknis yang perlu segera diselesaikan, seperti spesifikasi pesawat. Selain itu, pemerintah juga berharap adanya skema pembayaran baru terkait proyeks tersebut.

Ia menambahkan, sejumlah isu teknis memang masih menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut. Namun demikian, pemerintah berharap kendala tersebut dapat segera diselesaikan melalui komunikasi intensif dan pengiriman tim ke Korea Selatan.

Selain proyek jet tempur, pertemuan bilateral juga menyoroti isu sertifikasi halal untuk industri makanan dan minuman. Airlangga menyebutkan bahwa saat ini sudah terdapat lima lembaga di Korea Selatan yang menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia. Dengan demikian, persoalan halal dalam perdagangan kedua negara dinilai sudah tidak lagi menjadi hambatan.

Di sisi lain, pembahasan juga mencakup isu hak kekayaan intelektual (intellectual property rights/IPR). Pemerintah Indonesia berharap perlakuan yang diberikan kepada Korea Selatan setara dengan negara mitra lainnya.

“Bapak Presiden juga memberikan jaminan bahwa semua adalah diberikan pada level playing field,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News